Page 97 - Modul PJJ PPKn

Modul Pembelajaran
Jarak Jauh PPKn

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-

undangan”. Ananda juga telah mengenal beberapa jenis Peraturan perundang-
undangan di tingkat pusat maupun daerah.

Nah.... selanjutnya tahukah Ananda jenis atau macam-macam bentuk
peraturan perundang-undangan, dan bagaimana hierarki atau tata urutannya?

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, jenis-jenis dan

hierarki atau tata urutan Peraturan perundang-undangan adalah sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perpu).
4. Peraturan Pemerintah.

5. Peraturan Presiden.

6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bolehkah hierarki atau tata urutan Peraturan perundang-undangan tersebut

dibolak-balik? Tidak! Mengapa?!

Tata urutan atau hierarki Peraturan perundang-undangan tersebut
mengandung makna perjenjangan. Artinya bahwa setiap jenis Peraturan

perundang-undangan yang jenjangnya lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan yang jenjangnya lebih tinggi yaitu peraturan di atasnya.

Contoh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) tidak
boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi).

Demikian pula Peraturan Daerah Provinsi tidak boleh bertentangan dengan

Peraturan Presiden, dan seterusnya.
Siapakah yang berwenang menetapkan Peraturan perundang-undangan

tersebut?

87 | M o d u l P P K n K e l a s V I I I S e m e s t e r G a s a l