Page 81 - Modul PJJ PPKn
P. 81

Modul Pembelajaran
         Jarak Jauh PPKn



                        Bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk, ditetapkan oleh

                        siapa atau lembaga negara yang mana, dan apa landasan hukumnya?  Untuk
                        memahami hal tersebut Ananda dapat membaca secara cermat uraian berikut

                        ini.


                        Sebagaimana telah Ananda pelajari sebelumnya dalam Pembelajaran 1 bahwa

                        dalam sistem hukum nasional terdapat berbagai jenis peraturan perundang-
                        undangan,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah.  Peraturan  perundang-

                        undangan tingkat pusat mencakup peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-
                        lembaga negara, dan pejabat negara tingkat pusat. Contoh Ketetapan MPR,

                        Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan

                        Menteri, dan lain-lain.

                          Sebelum  dilanjutkan  silahkan  Ananda  cari  sumber  untuk
                          menginformasikan jawaban-jawaban pertanyaan sbb :

                              1. Siapakah yang membuat dan menetapkan Ketetapan MPR?
                              2. Siapakah yang membuat dan menetapkan Undang-Undang?

                              3. Siapakah yang membuat dan menetapkan Peraturan Pengganti
                                 Undang-Undang?
                              4. Siapakah yang membuat dan menetapan Peraturan Pemerintah?

                              5. Siapakah yang membuat dan menetapan Peraturan Presiden?
                              6. Siapakah yang membuat dan menetapan Peraturan Menteri?
                              7. Siapakah yang membuat dan menetapan Peraturan Daerah?



                        Sedangkan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah ialah peraturan

                        perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  lembaga,  dan  pejabat  daerah
                        seperti  Peraturan  Daerah  Provinsi,  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota,

                        Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Kepala Desa, dan
                        lain  sebagainya.  Peraturan-peraturan  tersebut  terkait  satu  sama  lain  saling

                        menunjang, dan merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum nasional.












                        71 | M o d u l   P P K n   K e l a s   V I I I   S e m e s t e r   G a s a l
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86