Page 85 - Modul PJJ PPKn

Modul Pembelajaran
Jarak Jauh PPKn

a. Kejelasan tujuan
Artinya setiap peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan

yang jelas, yang hendak dicapai. Sebagai contoh tujuan dari peraturan
dalam gambar di atas jelas, yaitu agar warga masyarakat Kabupaten Bogor

tidak membuang sampah sembarangan, sehingga wilayah Kabupaten

Bogor menjadi bersih.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau

pejabat yang berwenang untuk membentuk Peraturan perundang-
undangan tersebut. Dalam contoh/gambar di atas peraturan perundang-

undangan berbentuk Peraturan Daerah yang berarti dibentuk oleh DPRD

Kabupaten Bogor bersama Bupati Bogor.

c. Kesesuaian antara jenis, tata urutan atau hierarki, dan materi

muatan perundang-undangan
Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan adalah bahwa

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan
materi muatan atau isi yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki

peraturan perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan

Asas ini berarti bahwa setiap Peraturan perundang-undangan yang
dibentuk harus dapat dilaksanakan atau diterapkan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan ialah

bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang

benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

75 | M o d u l P P K n K e l a s V I I I S e m e s t e r G a s a l