Page 83 - Modul PJJ PPKn
P. 83
Modul Pembelajaran
Jarak Jauh PPKn
Pasal 22
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus
dicabut.
Pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa
“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang
diatur dengan udang-undang”.
Untuk melaksanakan perintah konstitusi tersebut ditetapkanlah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan” yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi landasan atau
acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di
tingkat pusat maupun daerah.
Arti penting peraturan perundang-undangan adalah untuk
mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
73 | M o d u l P P K n K e l a s V I I I S e m e s t e r G a s a l
