Page 134 - Modul PJJ PPKn SMP-Digital
P. 134

Tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang­Undang
           Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas hasil kerja panitia
           kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari
           Undang­Undang Dasar. Panitia Kecil Perancang Undang­Undang
           Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain
           ketentuan tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan
           Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  dan  membentuk  Panitia
           Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan
           Supomo. Rancangan Undang­Undang Dasar diserahkan kepada
           Panitia Penghalus Bahasa.
              Tanggal 14 Juli 1945, sidang dengan agenda “Pembicaraan
           tentang pernyataan kemerdekaan”. Sidang pleno BPUPKI
           menerima laporan panitia Perancang Undang­Undang Dasar, yang
           dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam
           laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang­Undang
           Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu :
           Pernyataan tentang Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang­
           Undang Dasar, Batang tubuh Undang­Undang Dasar yang kemudian
           dinamakan sebagai “Undang­Undang Dasar 1945”.
              Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru ren­
           cananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama “Pia gam
           Jakarta”, sedangkan konsep Undang­Undang Dasar ham pir seluruhnya
           diambil dari alinea keempat “Piagam Jakarta”.Tanggal 15 Juli 1945
           melanjutkan acara “Pemba­ha s an Rancangan Undang­ Undang Dasar”.
           Setelah Ketua Perancang Undang­Undang Dasar, Soekarno
           memberikan penjelasan naskah yang dihasilkan dan mendapatkan
           tanggapan dari Moh. Hatta, le bih lanjut Soepomo, sebagai Panitia Kecil
           Perancang Undang­Undang Dasar, diberi kesempatan untuk
           memberikan penjelasan terhadap naskah Undang­Undang Dasar.




          122     MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK JENJANG SMP
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139