Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2020
P. 77

Title          MUHAMMADIYAH TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
               Media Name     jabar.antaranews.com
               Pub. Date      28 Januari 2020
                              https://jabar.antaranews.com/berita/131355/muhammadiyah-tolak-omnibus- law-cipta-
               Page/URL
                              lapangan-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative









               Jakarta - Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Trisno
               Raharjo mengatakan pihaknya menolak keras RUU Omnibus Law Cipta Lapangan
               Kerja jika dirancang sebagai sarana liberalisasi sumber daya alam dan memuluskan
               kepentingan segelintir investor.

               "Menolak keras jika RUU Omnibus Law CILAKA didesain untuk kelancaran agenda
               liberalisasi sumber daya alam negara dan menguntungkan kepentingan ekonomi
               segelintir pemodal," kata Trisno dalam jumpa persnya di Jakarta, Selasa.

               Dia mengatakan terdapat indikasi bahwa RUU tentang Omnibus Law itu
               bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan sila kelima Pancasila.

               Ketua bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan
               hingga saat ini pembahasan Omnibus Law tidak terbuka sebagaimana naskah
               akademik draft regulasi tersebut tidak dibuka kepada publik.

               "Sampai sekarang semua yang hadir di sini tadi tidak menemukan naskah
               akademik," kata Busyro merujuk pada hadirin konferensi pers yang terdiri dari unsur
               masyarakat sipil.

               Di antara perwakilan yang hadir adalah unsur PP Muhammadiyah, Walhi, Indonesia
               Corruption Watch, Aliansi Masyarakat Nusantara, Konfederasi Serikat Pekerja
               Indonesia dan elemen terkait lainnya.

               Dia mengatakan hingga saat ini belum mendapatkan keterangan soal naskah
               akademik RUU tentang Omnibus Law meski sudah meminta ke pemerintah. Dalam
               pernyataan resminya, Kemenko Perekonomian sebagai unsur utama RUU CILAKA
               juga tidak secara transparan membuka naskah akademiknya.


















                                                       Page 76 of 93.
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82