Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2020
P. 82

Title          DRAF OMNIBUS LAW KETENAGAKERJAAN SEGERA DIPUBLIKASIKAN
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      28 Januari 2020
                              https://nasional.republika.co.id/berita/q4t7i7428/draf-omnibus-law-ket enagakerjaan-
               Page/URL
                              segera-dipublikasikan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
               menargetkan akan mempublikasikan draf Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta
               Lapangan Kerja pekan ini. Publikasi draf rancangan omnibus law bidang
               ketenagakerjaan itu seiring dengan diserahkannya Surat Presiden (Surpres) ke DPR.

               "Hari-hari ini kami sedang siapkan draf surat Presiden ke Ketua DPR. Kan Bapak
               Presiden juga mintanya diselesaikan hari-hari ini bisa selesai. Kalau selesai Surpres
               ke DPR, nanti draf RUU baru kita sampaikan ke publik," kata Sekretaris Menteri
               Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso ditemui di Kemenko
               Kemaritiman dan Investasi Jakarta, Selasa (28/1).

               Susiwijono menambahkan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan
               mengatakan bahwa pemerintah akan secepatnya menyelesaikan RUU Omnibus Law
               itu. "Mestinya hari-hari ini. Kami sudah menyelesaikan, melaporkan. Nanti beberapa
               isu strategis perlu dilaporkan, perlu keputusan, tinggal kirim Surpresnya," katanya.

               DPR dalam sidang paripurna juga telah menyetujui RUU Cipta Lapangan Kerja
               masuk Prolegnas tahun 2020 bersama dengan RUU Perpajakan dan Ibu Kota
               Negara. Penanggung jawab Omninus Law Cipta Lapangan Kerja itu, lanjut dia,
               berada di tangan dua kementerian yakni secara substansi di Kemenko
               Perekonomian dan proses legislasi ada di Kementerian Hukum dan HAM.

               Omnibus Law tersebut mencakup 11 klaster dan 18 sub klaster yaitu
               Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan,
               Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM. Kemudian tentang Kemudahan Berusaha,
               Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi,
               Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi.


















                                                       Page 81 of 93.
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87