Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2020
P. 87

Title          100 HARI JOKOWI-MA'RUF, OMNIBUS LAW, DIDUKUNG PENGUSAHA DITOLAK BURUH
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      28 Januari 2020
               Page/URL       https://money.kompas.com/read/2020/01/28/125831626/100-hari-jokowi-mar uf-
                              omnibus-law-didukung-pengusaha-ditolak-buruh
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf
               Amin, isu omnibus law masih terus menjadi pembahasan oleh banyak kalangan.

               Wacana omnibus law atau peneyederhanaan regulasi yang terdiri atas Omnibus Law
               RUU Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja muncul ketika Jokowi melakukan Pidato
               Kenegaraan dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-
               2024 di Sidang Paripurna MPR RI di Jakarta, Minggu (20/10/2020).

               "Kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku, yang formalitas, yang ruwet,
               yang rumit, yang basa-basi, yang justru menyibukkan, yang meruwetkan
               masyarakat, dan pelaku usaha. Ini harus kita hentikan," ucap Jokowi saat itu.

               Selain itu, ia menambahkan, seluruh regulasi yang tidak sesuai dengan
               perkembangan zaman harus dihapus.

               Demikian halnya regulasi yang tidak konsisten dan terkesan tumpang tindih antara
               yang satu dan yang lain harus diselaraskan, disederhanakan dan dipangkas.
               Omnibus Law Perpajakan

               Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, inti dari omnibus law
               perpajakan adalah merevisi beberapa undang-undang menjadi satu sekaligus, yaitu
               undang-undang mengenai Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
               Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),
               dan undang-undang mengenai kepabeanan.

               Adapun setidaknya terdapat enam poin yang menjadi fokus utama dalam RUU
               Omnibus Law Perpajakan sebagai berikut.
               1. Pajak penghasilan badan diturunkan bertahap

               Bendahara Negara memaparkan, fokus pertama adalah mengenai pajak
               penghasilan, yaitu pajak penghasilan badan atau korporasi.

               Secara bertahap, pemerintah bakal mengurangi PPh badan yang saat ini sebesar 25
               persen menjadi 20 persen.




                                                       Page 86 of 93.
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92