Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2020
P. 91
berkompetisi untuk mendptkan kue yang lebih kecil dan kita harus menjaga supaya
Indonesia kompetitif," jelas Shinta.
Shinta menjelaskan, Indonesia punya pasar yang besar dalam ekspor. Maka dari itu,
selain masalah perijinan dan insentif maka pemanfaatan sumber daya yang ada
juga perlu ditingkatkan.
"Tapi kembali lagi kesiapan dari produk ekspor di Indonesia agar kita bisa
memanfaatkan. Ini yang nantinya akan menjadi kuncinya. Slow down economy kita
pasti kena, tapi kita juga mau menjaga volume ekspor yang ada," jelas Shinta.
Pendapat ekonom
Ekonom senior Indef Faisal Basri menilai, kebijakan sapu jagat yang meliputi unsur
perpajakan dan cipta lapangan kerja tersebut berisiko hanya menguntungkan pihak-
pihak tertentu.
Sebab menurut dia, keterlibatan unsur tenaga kerja seperti buruh dalam perumusan
kebijakan tersebut sangat minim.
"Jangan sampai omnibus law ini kesannya untuk memenuhi seluruh permintaan
dunia usaha terkait cost tenaga kerja. Bisa jatuh Pak Jokowi," ujar Faisal di Jakarta,
Rabu (18/12/2019).
Dia pun menilai, berbagai indikator perekonomian yang ingin dikejar melalui
kebijakan omnibus law sebenarnya tidak terlalu buruk.
Contohnya saja, untuk kinerja investasi dengan porsi investasi terhadap Produk
Domestik Bruto sebesar 32,3 persen.
Faisal menilai, porsi investasi Indonesia sudah cukup besar. Sementara dari sisi
investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) Indonesia juga
memiliki kinerja yang cenderung baik.
Dengan porsi rata-rata sebesar 2,1 persen terhadap PDB, Indonesia secara nominal
masuk ke dalam 20 besar negara penerima FDI tunai terbesar sejak dua tahun yang
lalu.
"Di tahun 2018 kita di posisi 16 dan tahun sebelumnya di posisi 18, jadi ada
kenaikan dari 2017 ke 2018," jelas Faisal.
Ia menilai, pemerintah daerah dan buruh menjadi pihak-pihak yang rentan dalam
penyusunan kebijakan sapu jagat ini.
Jika pajak daerah yang menjadi otoritas pemerintah daerah berhak diatur oleh
pemerintah pusat di dalam omnibus law, maka berpotensi menggerus pendapatan
daerah.
Page 90 of 93.
