Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2020

Untuk mereka yang dengan sengaja menghindari kewajiban perpajakannya, sanksi
yang sudah dikurangi tersebut bakal ditambah bunga sebesar 5 persen hingga 10
persen.

"Jadi ini cukup fair," ujar Sri Mulyani.
5. Mengatur pajak digital

Poin lain yang menjadi fokus dalam omnibus law perpajakan adalah mengenai pajak
e-commerce, terutama perusahaan digital. Sebelumnya harus memiliki Badan Usaha
Tetap (BUT) agar bisa dikenakan pajak.

Nantinya, tidak perlu BUT atau kantor cabang, tetapi selama beroperasi atau
memiliki keberadaan ekonomi di RI wajib memungut dan membayar pajak.

"Sehingga melalui ini whether punya atau ada presence fisik atau tidak, kalau ada
economic presence saya bisa meminta Anda memungut dan membayar pajak," ujar
Sri Mulyani.
6. Seluruh insentif pajak menjadi satu bagian

Keenam adalah menjadikan seluruh insentif pajak, seperti tax holiday dan tax
allowance, menjadi satu bagian.

Sebab, selama ini tax holiday dan tax allowance tidak diturunkan dari undang-
undang perpajakan, tetapi dari undang-undang investasi.
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menjelaskan,
sesuai hasil pembahasan terakhir per 17 Januari 2020, telah diidentifikasi sekitar 79
UU dan 1.244 pasal yang terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dengan
rincian.

Penyederhanaan Perizinan: 52 UU dengan 770 pasal
Persyaratan Investasi: 13 UU dengan 24 pasal
Ketenagakerjaan: 3 UU dengan 55 pasal
Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M: 3 UU dengan 6 pasal
Kemudahan Berusaha: 9 UU dengan 23 pasal
Dukungan Riset dan Inovasi: 2 UU dengan 2 pasal
Administrasi Pemerintahan: 2 UU dengan 14 pasal
Pengenaan Sanksi: 49 UU dengan 295 pasal
Pengadaan Lahan: 2 UU dengan 11 pasal
Investasi dan Proyek Pemerintah: 2 UU dengan 3 pasal
Kawasan Ekonomi: 5 UU dengan 38 pasal

Ditolak serikat pekerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mendukung

Page 88 of 93.