Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2020
P. 88
Awalnya, PPh Badan diturunkan dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2021,
sebelum akhirnya menjadi 20 persen pada 2023.
"Dilakukan bertahap karena dampak fiskalnya harus dijaga. Karena dengan
penurunan itu, juga menurunkan basis perpajakan kita secara signifikan," jelas Sri
Mulyani.
Pemerintah juga bakal memberi insentif perpajakan jika perusahaan mencatatkan
sahamnya di bursa. Besaran potongan pajak yang diberikan sebesar 3 persen untuk
lima tahun.
"Supaya ada additional perusahaan listing sehingga bursa semakin dalam dan
berkembang," ujar dia.
2. Menghapus pajak dividen
Sebelumnya, pemerintah masih membebankan pajak kepada perusahaan dengan
nilai saham kurang dari 25 persen dari jumlah modal yang disetorkan. Namun, kini
dividen tidak lagi menjadi objek pajak pemerintah, terutama untuk perusahaan-
perusahaan Indonesia yang melakukan ekspansi ke luar negeri.
"Contohnya Gojek buka di Flipina dan Vietnam, ada share lebih dari 25 persen
otomatis tidak dipajakin, tapi selama ini kurang dari itu tetap dipajakin," jelas Sri
Mulyani.
3. Rezim pajak menjadi teritorial
Lebih lanjut Sri Mulyani memaparkan, wajib pajak baik dari luar negeri maupun
dalam negeri menjadi wajib pajak luar negeri wajib membayarkan pajak penghasilan
mereka ke Indonesia tergantung berapa lama waktu tinggal di Indonesia.
Misalnya saja, ketika seorang Indonesia yang bekerja di luar negeri selama lebih
dari 183 hari, maka dia tak perlu lagi membayarkan PPh ke Indonesia. Sementara
untuk ekspatriat atau pekerja asing di Indonesia, dia hanya perlu membayar pajak
di dalam negeri.
4. Mengurangi bunga denda perpajakan
Sri Mulyani mengatakan, apabila wajib pajak membetulkan surat pemberitahuan
tahunan (SPT) dan mengalami kurang bayar maka akan dikenai sanksi 2 persen per
bulan.
Dalam 24 bulan, sanksi itu memberatkan karena dapat mencapai 48 persen. Hal
tersebut membuat wajib pajak kian enggan untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya.
Namun dalam omnibus law, sanksi per bulan akan diturunkan pro rata, yaitu
berdasarkan suku bunga acuan di pasar.
"Sekarang fair saja dendanya sebesar suku bunga yang selama ini, bunga market
kan sekarang rendah," ujar dia.
Page 87 of 93.
