Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 110
dengan peran pemerintah sebagai job services.
"Jadi yang sudah punya sertifikat ini dipertemukan oleh pemerintah dengan
perusahaan-perusahaan. Jadi semacam head hunter gitu. Sehingga industri gak lagi
mencari-cari." Permintaan Timboel tersebut rupanya sudah dijawab oleh Dirjen
Anggaran Kemenkeu, Askolani yang mengatakan bahwa kartu pra kerja ini juga
mengcover biaya sertifikasi untuk para penerimanya.
"Betul, termasuk sertifikasinya. Si penerima itu tetap harus cari kerjaannya, tapi
kalau ada info job maka dapat disampaikan ke yang bersangkutan," kata Askolani.
Dalam hal ini, Askolani mengatakan rencananya kartu pra kerja itu akan ditujukan
untuk semua sektor/bidang. Namun, rencana ini masih dibahas dengan pihak-pihak
terkait salah satunya Kementerian Ketenagakerjaan.
Untuk skema penyalurannya, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kemnaker, Bambang Satrio Lelono mengatakan, saat ini masih dalam tahap
pembahasan.
"Yang jelas dengan adanya program ini, kita bisa mengurangi angka
pengangguran," kata Bambang.
Sementara itu, asisten deputi ketenagakerjaan Kemenkoperekonomian Yulius
mengatakan dalam program kartu pra kerja, para penerima akan menerima biaya
sekitar Rp3 sampai 7 juta untuk mengikuti pelatihan. "Tapi jumlah itu masih
tentative dan bukan dalam bentuk uang," kata Yulius.
Nantinya, untuk bisa mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi, si penerima
akan mendaftar melalui sebuah platform.
"Nah di platform itu nanti ada pelatihan apa saja? tingkatannya apa saja? Misal
nanti daftar di pelatihan A, nah ini nanti pemerintah yang bayar. Si penerima ini
memang tidak dapat uang tapi dapat pelatihan plus uang saku selama masa tunggu
1-3 bulan," imbuhnya.
Page 109 of 173.
