Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 152
"Sebagai contoh saja, kebutuhan di bidang telekomunikasi saat ini sudah akan
menginjak teknologi 4G atau bahkan lebih, sementara, silabus atau kurikulum
pembelajaran di SMK kita saat ini, masih mengulas sistem telekomunikasi tingkat
dasar, sehingga masalah ini perlu kita perbaiki dan kejar secara bersama-sama agar
menghasilkan sumber daya manusia unggul di bidangnya, seperti halnya motto
pemerintah pusat yaitu, SDM Unggul, Indonesia Maju," ucapnya.
Tatan menuturkan, pada investment summit yang diselenggakan beberapa waktu
lalu pun, nilai potensi 'foreign direct investment' atau investasi asing langsung di
Jawa Barat mencapai angka Rp 60 trilyun. Dimana peluang ini sangat bisa
dimanfaatkan dengan penyerapan tenaga kerja secara masif di setiap daerah di
Jawa Barat.
Namun, kesempatan ini justru akan menjadi terbuang percuma, apabila kualitas
SDM yang ada, belum siap atau masih jauh dari harapan, sehingga dikhawatirkan
para investor akan membawa para tenaga kerjanya sendiri dari daerah sendiri atau
daerah lain di luar Indonesia.
"Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama, agar ke depan terdapat nilai tambah dari
tenaga kerja Indonesia. Jadi tak hanya mengembangkan tenaga kerja berbasis
kompetensi saja tetapi harus juga dengan kredibilitasnya yang tinggi. Termasuk
etika dan moralnya pun harus baik," ujar Tatan.
Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang SDM Kadin Provinsi Jawa Barat,
Tb. Basit Subahi. Menurutnya, melalui kegiatan yang diakhiri dengan adanya
perjanjian kerjasama atau MoU seluruh stakeholder terkait tersebut, dapat
menghasilkan solusi terhadap perubahan kurikulum di seluruh unit layanan
pendidikan di kabupaten/kota di Jawa Barat.
Dirinya menjelaskan, bahwa Kadin Jabar sudah menjalin kesepakatan kerjasama
dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait hal tersebut. Sehingga Kadin
Jabar akanl menjadi pelopor singkronisasi antara SMK dan industri di Indonesia.
"Kami mendorong dan mendukung agar Dinas Pendidikan Jawa Barat dapat
menjawab tantangan perubahan kurikulum yang link and match dengan kebutuhan
perkembangan industri. Sehingga diharapkan nanti keberhasilan ini dapat diikuti
oleh kabupaten/kota di provinsi lainya," ujarnya di lokasi yang sama.
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Kadin Jabar , Yus Hermansyah menambahkan,
kedepan pihaknya berharap akan terwujudnya program One Industry One
University. Sehingga korelasi antara lulusan pendidikan vokasi dengan industri ini
dapat terus terjaga dengan baik, dimana industri tinggal mengambil sesuai
kebutuhan dari SMK atau perguruan tinggi tersebut.
Dalam kesempatan tersebut lanjut Yus, pihaknya turut mengundang perwakilan dari
Kadin di berbagai negara seperti, Jerman dan Singapura. Tujuannya agar para
perwakilan ini dapat memberikan masukan dan solusi terkait penerapan sinkronisasi
Page 151 of 173.
