Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 155
Menurut Endang, tak jadi masalah apabila buruh mendapat upah yang minimum
asal ada jaminan dari pemerintah.
Jaminan yang dimaksud yakni berupa jaminan kesehatan dan pendidikan.
"Oke lah upah buruh rendah, tapi pemerintah memiliki kewajiban supaya buruh
tidak terbebani hidupnya dengan jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan yang
real," tambahnya.
Selama ini, pemerintah dinilai telah memiliki andil yang cukup untuk membantu
buruh.
Meskipun dalam beberapa kasus, buruh masih luput dari perhatian.
Endang menambahkan, biaya terbesar berasal dari sektor kesehatan dan
pendidikan.
PP No.78 yang digunakan sebagai acuan keputusan kenaikan UMP dinilai masih
mencekik nasib para buruh.
"Harapannya ada kebijakan yang lain untuk menutup kebutuhan buruh," kata
Endang.
Bukan tanpa tujuan.
Endang berharap nantinya regenerasi anak-anak buruh dapat tercukupi mulai dari
kesehatan dan pendidikan.
"Supaya kelangsungan regenerasi anak anak buruh tercukupi, mulai dari pendiidkan,
kesehatan , syukur-syukur ada bantuan perumahan," katanya.
Kehidupan buruh di Indonesia dinilai jauh dari kata layak.
Di sini, peran pemerintah menjadi sangat penting.
SBSI selama ini terus melakukan mediasi terkait PP No.78 yang dinilai merugikan.
Meski demikian, pihaknya belum berencana untuk melakukan demo di jalan.
Menurutnya, demo menjadi jalan terakhir.
Dikatakan Endang, di sisi lain, kesadaran buruh belum tumbuh terhadap satu isu.
Menurutnya, para buruh di wilayah Solo cenderung menerima keputusan yang
diberikan.
"Kita kan merespon teman-teman buruh. Dalam kondisi terdesak akan bergerak,
Page 154 of 173.
