Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020
P. 34
Title PKS SIAP TOLAK OMNIBUS LAW JIKA RUGIKAN RAKYAT
Media Name sindonews.com
Pub. Date 02 Maret 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1542937/12/pks-siap-tolak-omnibus- law-jika-
Page/URL
rugikan-rakyat-1583124859
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini menyampaikan,
partainya menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja jika
merugikan rakyat nantinya.
Hal itu disampaikannya saat melakukan serap aspirasi masyarakat pada Masa Reses
DPR di Kecamatan Tunjungteja, Banten, Minggu (1/3/2020). Secara khusus kata
dia, para tokoh masyarakat terutama kalangan pekerja (buruh) menyoroti RUU
Omnibus Law yang mereka dengar hanya berpihak pada investor dan pemodal.
"Aspirasi ini kami perhatikan betul terutama menyangkut Omnibus law. Bagi Fraksi
PKS keberpihakan pada rakyat kecil tidak bisa ditawar-tawar," ujarnya.
"Jika nanti setelah pembahasan Omnibus Law tidak berpihak pada rakyat, tidak
berkeadilan, atau membuat pemerintah semena-mena dalam membuat kebijakan
dengan tegas kita akan tolak," tambahnya.
Legislator asal daerah pemilihan Banten II ini memaparkan posisi PKS yang semakin
kokoh di Parlemen karena memilih tidak bergabung dengan Kabinet Presiden
Jokowi. Dia menambahkan, Fraksi PKS di DPR lebih objektif dan all out dalam
memperjuangkan kepentingan rakyat bangsa dan negara. "Alhamdulillah berkah
suara PKS di Pusat naik 10 dari 40 kursi menjadi 50 kursi," ungkapnya.
"Ini bukti PKS semakin dipercaya rakyat, termasuk dari Bapak/Ibu sekalian. Atas
nama DPP dan keluarga PKS Banten kami ucapkan terima kasih. Kami akan jaga
amanah itu dengan semaksimal mungkin berjuang untuk membela kepentingan
rakyat dan menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat," sambungnya.
Anggota Komisi I DPR ini mencontohkan Fraksi PKS lah yang terdepan menolak
kenaikan iuran BPJS kelas III mandiri, menolak rencana kenaikan harga Gas Elpiji
3kg, mendesak penyelidikan (hak angket) skandal Jiwasraya yang merugikan negara
lebih dari 13 triliun.
Jazuli juga melaporkan, keberhasilan Fraksi PKS bersama Fraksi lain menggegolkan
UU Pesantren, serta mengusulkan RUU keumatan antara lain RUU Perlindungan
Simbol dan Tokoh Ulama, RUU Ketahanan Keluarga, dan lain-lain.
(maf).
Page 33 of 99.
