Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020
P. 37
Title RUU CIPTA KERJA, URGENSI DALAM MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI?
Media Name suara.com
Pub. Date 02 Maret 2020
https://www.suara.com/yoursay/2020/03/02/105746/ruu-cipta-kerja-urgens i-dalam-
Page/URL
mempercepat-transformasi-ekonomi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Omnibus Law , yang kini memiliki pro dan kontra dalam pengesahannya digadang-
gadang memiliki peranan penting bagi negeri ini. Hal ini didukung dengan kondisi
global yang tidak pasti dan mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi
Indonesia rata-rata dalam 5 tahun terakhir hanya berkisar 5 persen.
Ditambah lagi pada tahun 2019 realisasi investasi mencapai 809,6 Triliun, jumlah
angkatan kerja di Indonesia mencapai 133,56 juta tetapi 45,84 juta (34,4 persen)
bekerja tidak penuh dan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,3 persen dan
koperasi sebesar 5,1 persen.
Japan External Trade Organization (JETRO) survei on Business of Japanese
Companies in Asia and Oceania mengungkapkan bahwa kenaikan upah di Indonesia
tidak sebanding dengan produktivitasnya yang rendah, sehingga biaya tenaga kerja
yang dikeluarkan dianggap terlalu mahal.
Imbasnya, banyak investor yang menarik kembali investasinya yang ada di
Indonesia dan beralih ke negara-negara yang memiliki upah lebih rendah dengan
produktivitasnya yang tinggi, salah satunya seperti Filipina, Laos dan Myanmar.
Saat ini, salah satu RUU yang diajukan oleh pemerintah untuk Omnibus Law adalah
UU Cipta Kerja (Ciptaker). Alasan diajukannya RUU Cipta Kerja ini dilatarbelakangi
oleh permasalahan tumpang tindihnya regulasi, produktivitas investasi yang rendah,
tingginya data angka angkatan kerja dan bekerja tidak penuh, selain itu perlunya
pemberdayaan di sektor UMKM dan peningkatan peran koperasi dalam
perekonomian.
Terutama, menurut hasil survei terkait Doing Business in Indonesia, peringkat daya
saing Indonesia masih rendah. Hal ini disebabkan karena tingkat korupsi, inefisiensi
birokrasi, akses pendanaan, infrastruktur, kepastian kebijakan, kenaikan upah dan
nilai tukar.
Di dalam struktur RUU Cipta Kerja yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal (163 pasal
substansi), porsi substansi terkait dengan perizinan, kemudahan berusaha, investasi
dan UMKM/ Koperasi sekitar 86,5 persen.
Ditandai dengan 80 pasal yang mengatur tentang investasi dan perizinan berusaha,
19 pasal yang mengatur pengadaan lahan, 16 pasal yang mengatur tentang
Page 36 of 99.
