Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020
P. 39
Title BARA JP: OMNIBUS LAW UNTUK MEMBUKA LAPANGAN KERJA BAGI 7 JUTA PENGANGGURAN
Media Name jpnn.com
Pub. Date 02 Maret 2020
https://m.jpnn.com/news/bara-jp-omnibus-law-untuk-membuka-lapangan-ker ja-bagi-7-
Page/URL
juta-pengangguran
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S. Sirait
mengatakan sangat baik jika banyak masukan atau kritikan terhadap Rancangan Omnibus
Law atau Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang drafnya sudah diserahkan
pemerintah kepada DPR.
Menurut Viktor, pada dasarnya RUU Cipta Kerja ini adalah niat baik pemerintah untuk
membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi rakyat Indonesia dengan menciptakan
ekosistem investasi yang lebih nyaman dan mudah.
"Inikan masih rancangan undang-undang. Perlu duduk bersama untuk membahas undang-
undang tersebut. Tidak baik langsung antipati, lebih baik berikan masukan sehingga
undang-undang ini semaksimal mungkin bisa mengakomodir kepentingan semua pihak,"
kata Viktor dalam keterangan persnya, Senin (2/3).
Viktor mengingatkan, RUU Cipta Kerja ini tidak bisa dilihat hanya dari sisi kepentingan
buruh atau karyawan yang sudah mendapatkan pekerjaan saat ini. Namun juga yang harus
dilihat ada 7 juta masyarakat penganggguran yang kini sangat membutuhkan pekerjaan.
"Pemerintah punya tanggung jawab untuk menyiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka
yang belum mendapatkan pekerjaan," katanya.
Untuk itulah, kata Viktor, pemerintah melalui RUU Cipta Kerja ini melihat perlu
menyederhanakan dan memberikan kepastian hukum sehingga akan tercipta ekosistem
investasi yang baik dan nyaman, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru.
Menurutnya, jika tidak ada kebijakan dan paradigma yang sama antara pelaku usaha,
buruh dan pemerintah dalam merespon berbagai tantangan ke depan, maka kita akan
menghadapi ancaman, investor akan lebih memilih berinvestasi di negara lain yang
semuanya lebih kompetitif, dan kita gagal menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi
masyarakat yang belum mendapat pekerjaan saat ini.
"Perlu bagi semua pihak untuk duduk bersama, memberikan masukan agar rancangan
undang-undang ini mampu menjawab tantangan bangsa ini ke depan, menjawab
kepentingan semua pihak secara proporsional, bukan hanya soal masyarakat yang sudah
mendapat pekerjaan saat ini, bukan hanya soal pelaku usaha, dan juga bukan hanya soal
masyarakat yang belum mendapat pekerjaan," katanya..
Page 38 of 99.
