Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020
P. 90
Pelanggaran atas ketentuan soal upah bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor
13/2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 90 ayat (1) dijelaskan bahwa
pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana
di maksud pasal 89.
Sanksi bagi perusahaan yang melanggar pasal 90 ayat (1), sesuai pasal 185 ayat
(1) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama
empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp400 juta.
Pemantauan tersebut, kata Bambang, dilakukan secara tripartit yang melibatkan
pemerintah, perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sebagai perwakilan dari unsur pekerja memang
belum selesai.
Pada pekan pertama Maret 2020, dia berharap, pemantauan sudah bisa terlaksana
secara menyeluruh untuk 150 perusahaan yang menjadi objek pemantauan.
Untuk itu, dirinya masih menunggu hasil laporan dari tim pemantau kepatuhan
perusahaan membayarkan upah pekerja sesuai UMK 2020.
"Seharusnya tidak ada perusahaan yang belum membayarkan upah pekerja sesuai
ketentuan UMK 2020 karena sebelumnya juga sudah diberikan kesempatan
mengajukan penangguhan pembayaran UMK 2020," ujarnya.
Dengan tidak adanya pengajuan penangguhan, maka semua perusahaan dianggap
mampu membayarkan upah pekerja sesuai ketentuan UMK 2020.
Besaran UMK 2020 di Kudus Rp2.218.451,95 atau mengalami kenaikan hingga 8,51
persen dibandingkan dengan UMK 2019 yang Rp2.044.467,75.
Page 89 of 99.
