Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2019
P. 37
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) sebesar 8,51 persen sebagaimana yang disebutkan dalam
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Sebab kenaikan ini mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) yang selama
ini ditolak oleh buruh Indonesia.
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah
segera merevisi PP 78/2015, khususnya terkait dengan pasal mengenai formula
kenaikan upah minimum.
"Dengan demikian, dasar perhitungan UMP harus didahului dengan survei
kebutuhan hidup layak di pasar," kata Iqbal dalam keterangan tertulis di Jakarta,
pada Jumat 18 Oktober 2019.
Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa KHL yang digunakan dalam survei pasar adalah
KHL yang baru, yang sudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Adapun KHL
yang baru tersebut berjumlah 78 item dari yang sebelumnya 60 item.
Menurut informasi, KHL baru sudah disepakati Dewan Pengupahan Nasional
berjumlah 78 item. Namun demikian, KSPI menghitung KHL baru adalah 84 item.
Menurut Said Iqbal, jika perhitungan kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan
KHL yang baru tersebut, maka kenaikan upah minimum 2020 berkisar 10 persen-15
persen.
"Oleh karena itu, buruh menolak kenaikan upah minimum sebesar 8, 51 persen,"
tegasnya.
Terlebih lagi, di dalam UU Ketenagakerjaan diatur, dasar hukum kenaikan UMP/UMK
adalah menghitung KHL dari survei pasar. Setelah hasil survey didapat, besarnya
kenaikan upah minimun dinegosiasi dalam Dewan Pengupahan Daerah dengan
memperhatikan faktor-faktor yang lain.
Page 36 of 103.
