Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2019
P. 33
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah
segera merevisi PP 78/2015, khususnya terkait dengan pasal mengenai formula
kenaikan upah minimum.
"Dengan demikian, dasar perhitungan UMP harus didahului dengan survei
kebutuhan hidup layak di pasar," kata Iqbal dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Jumat (18/10/2019).
Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa KHL yang digunakan dalam survei pasar adalah
KHL yang baru, yang sudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Adapun KHL
yang baru tersebut berjumlah 78 item dari yang sebelumnya 60 item.
Menurut informasi, KHL baru sudah disepakati Dewan Pengupahan Nasional
berjumlah 78 item. Namun demikian, KSPI menghitung KHL baru adalah 84 item.
Menurut Said Iqbal, jika perhitungan kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan
KHL yang baru tersebut, maka kenaikan upah minimum 2020 berkisar 10 persen-15
persen.
"Oleh karena itu, buruh menolak kenaikan upah minimum sebesar 8, 51 persen,"
tegasnya.
Terlebih lagi, di dalam UU Ketenagakerjaan diatur, dasar hukum kenaikan UMP/UMK
adalah menghitung KHL dari survei pasar. Setelah hasil survey didapat, besarnya
kenaikan upah minimun dinegosiasi dalam Dewan Pengupahan Daerah dengan
memperhatikan faktor-faktor yang lain.
Temui Jokowi
KSPI menilai, surat edaran tersebut melanggar UU Ketenagakerjaan. Apalagi sudah
ada keputusan Mahkamah Agunh yang memenangkan buruh yang menyatakan
menolak keputusan Gubernur Jawa Barat yang membuat keputusan terkait nilai
upah minimum padat karya yang nilainya di bawah upah minimum yang berlaku.
Sebagai langkah tindak lanjut, kata Iqbal, pihaknya akan kembali menemui Presiden
Jokowi untuk meminta agar segera membentuk Tim Revisi PP No 78 Tahun 2015
sesuai janji presiden yang disampaikan saat May Day 2019 dan pertemuan dengan
KSPSI dan KSPI pada 1 Oktober 2019.
Page 32 of 103.
