Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2019
P. 29
tanggal 21 November 2019. UMP dan UMK yang telah ditetapkan Oleh Gubernur
berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSPTSK) Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (SPSI) Roy Jinto mengatakan, pada prinsipnya buruh menolak
adanya UMP di Jawa Barat. Penyebabnya, setiap kabupaten atau kota di Jawa Barat
telah mempunyai UMK masing-masing, sehingga upah minimum yang berlaku
adalah UMK kabupaten atau kota masing-masing.
Menurut dia, sebelum lahirnya PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Provinsi
Jawa Barat beberapa tahun tidak menetapkan UMP. Pasalnya UMP tidak berlaku
karena yang berlaku adalah UMK Kab/kota, namun sejak lahirnya PP 78 tahun 2015
UMP menjadi wajib.
Padahal dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, itu adalah pilihan.
Untuk daerah khusus seperti DKI Jakarta, yang berlaku adalah UMP karena DKI
tidak mempunya UMK dari dulu. Ditambah lagi, penetapan UMP tidak berdasarkan
survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat sejak lahirnya PP 78 tahun 2015 tidak
pernah melalukan survey KHL dalam penetapan UMP, sehingga UMP yang akan
ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat sangat bertentangan dengan ketentuan pasal
88 dan 89 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana Gubernur dalam
menetapkan Upah Minimum harus berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak. Faktanya
itu tidak dilakukan, sehingga sikap kami menolak UMP 2020 dengan alasan bahwa
UMP tidak didasarkan pada KHL," kata dia.
Selain itu, dilanjutkan Roy, masing-masing kabupaten atau kota di Jawa Barat sudah
mempunyai UMK masing-masing, sehingga akan menimbulkan ketentuan yang
tumpang tindih mengenai upah minimum.
Dia menambahkan, disamping PP 78 Tahun 2015 bertentangan dengan ketentuan
UU 13 Tahun 2003, PP 78 juga membuat disparitas upah di antar provinsi dan juga
antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi, karena kenaikkan upah minimum
berdasarkan PP 78 Tahun 2015 hanya mengacu terhadap inflasi dan pertimbuhan
ekonomi nasional.***.
Page 28 of 103.
