Page 102 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2021
P. 102
Salah satunya dengan upah layak sebagaimana yang dijanjikan Edy pada kampanye Pilgub
Sumut 2018 yang lalu.
"Pak Gubernur Sumatera Utara, kami meminta janji saudara di waktu kampanye bahwa buruh
Sumut akan bermartabat betul?" ujar salah seorang buruh dari atas mobil Pick Up menggunakan
pengeras suara.
Menurut Ketua SBMI Merdeka Rintang Berutu didampingi Ketua DPC FSB KIKES KSBI, Berton
Panjaitan dan Ketua PPMI Indra Hariadi kepada wartawan mengatakan, kehidupan
buruh/pekerja sangat sulit saat ini.
Apalagi oleh kementrian Tenaga Kerja bahwa pada tahun 2021 tidak ada kenaikan upah
buruh.Karenanya pada tahun ini dengan tegas meminta kepada Gubernur Edy Rahmayadi agar
menginstruksikan atau memberikan arahan kepada Dewan Pengupahan baik itu Dewan
Pengupahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar penetapan upah untuk buruh di Sumut
berdasarkan keadilan untuk buruh dan demi rakyat Sumut bermartabat.
"Kami meminta UMP itu naik sekitar 8 persen sedangkan di kabupaten/kota berdasarkan
penetapan masing-masing. Khusus untuk Kota Medan kita meminta kenaikan sampai 10 persen,"
ujar Rumintang.
Dalam penetapan upah yang pada tahun 2022 adalah upah yang layak bagi buruh/pekerja di
Sumut. Apalagi dengan UMP pada 2021 tidak naik, sehingga daerah-daerah tak menaikkan UMK,
kecuali Kota Medan meskipun nilai kenaikannya kecil.
Aksi itu tidak langsung diterima Gubernur Edy, tetapi Kadis Tenaga Kerja Sumut Baharuddin
Siagian melalui Kabid Hubungan Industrial Makmur Tinambunan. Setelah berdialog di dalam
kantor gubernur akhirnya elemen buruh membubarkan diri. Ada sekitar 100 orang buruh terlibat
dalam aksi itu. (01).
101
