Page 104 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2021
P. 104
Mereka juga menuntut Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mensejahterakan buruh, salah satunya
upah layak, sebagaimana yang dijanjikan Edy pada kampanye Pilgub Sumut 2018 yang lalu.
"Pak Gubernur Sumatera Utara, kami meminta janji saudara di waktu kampanye bahwa buruh
Sunatera Utara akan bermartabat, betul?," ujar salah seorang buruh dari atas mobil pikc up
menggunakan pengeras suara.
Menurut Ketua SBMI Merdeka, Rintang Berutu, didampingi Ketua DPC FSB KIKES KSBI, Berton
Panjaitan, dan Ketua PPMI, Indra Hariadi, kepada wartawan mengatakan kehidupan
buruh/pekerja sangat sulit saat ini.
Karenanya, kata Rumintang, Gubernur Edy Rahmayadi dalam penetapan upah yang pada tahun
2022, adalah upah yang layak bagi buruh/pekerja di Sumut. Apalagi karena UMP pada 2021 tidak
naik, sehingga daerah-daerah tak menaikkan UMK, kecuali Kota Medan meskipun nilai
kenaikannya kecil.
"Sehingga pada tahun ini, kami dengan tegas mengingatkan bapak gubernur, agar
menginstruksikan ataupun memberikan arahan kepada dewan pengupahan daerah, baik itu
provinsi maupun daerah-daerah kabupaten kota, agar penetapan upah se-Sumatera Utara itu
adalah berdasarkan keadilan untuk buruh," kata Rumintang.
Rumintang meminta UMP Sumut 2022 naik 8%, begitu juga dengan UMK daerah-daerah di
Sumut. "Kami meminta (kenaikan) UMP itu sebesar 8 persen, sedangkan kabupaten/kota itu
tentunya berdasarkan daerah masing-masing, dan untuk Kota Medan dan Deli Serdang itu kita
minta supaya 10 persen," kata Rumintang.
Aksi mereka tidak langsung diterima Gubernur Edy, tetapi Kadis Tenaga Kerja Sumut, Baharuddin
Siagian, melalui Kabid Hubungan Industrial, Makmur Tibambunan. Setelah berdialog di dalam
kantor vuberny, akhirnya elemen buruh membubarkan diri..
103
