Page 137 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2021
P. 137
Judul Sebelum 21 November UMP Riau Diteken
Nama Media riaupos.jawapos.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/08/11/2021/261647/sebelum-
21-november-diteken.html
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-08 09:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau) Sesuai aturan dari
pemerintah pusat, UMP paling lambat diterbikan 21 November, karena itu kami targetkan
sebelum tanggal itu UMP Riau sudah diteken oleh pak gubernur
neutral - Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau) Indikator penetapan
UMP tetap disesuikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan indikator-indikator
lainnya
negative - Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau) Besok (hari ini, red)
tanggal 8 November kami diundang rapat virtual dengan Ditjen Bangda Kemendagri membahas
terkait UMP. Karena kondisi perekonomian tidak sama antar daerah
neutral - Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau) Kalau UMK itu
acuannya UMP. Sedangkan penetapan UMK sendiri paling lambat 30 November, makanya kita
targetkan sebelum 21 November UMP sudah terbit. Untuk pemberlakuannya terhitung mulai 1
Januari tahun 2022
negative - Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau) Rata-rata upah
buruh di Riau pada Agustus 2021 jika dibandingkan dengan Agustus 2020 turun sebesar 2,44
persen menjadi Rp2,63 juta per bulan
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau saat ini masih melakukan
pembahasan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2022. Pihak Disnakertrans
menargetkan UMP Riau tahun 2022 sudah ditetapkan sebelum 21 November mendatang.
Kepala Disnakertrans Provinsi Riau, H Jonli mengatakan, sesuai aturan penerbitan UMP Riau
2022 paling lambat 21 November 2021. Karena itu saat ini pihaknya masih terus menggesa
pembahasan.
136
