Page 32 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2021

Judul Buruh Minta BPS Rilis Data Variabel kenaikan Upah
Nama Media Kontan
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg14
Jurnalis vendy susanto
Tanggal 2021-11-09 05:06:00
Ukuran 102x282mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 21.675.000

News Value Rp 65.025.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan
Pekerja dan pengusaha tengah menanti besaran kenaikan upah minimmu provinsi dan
kabupaten/kota (UMP/K) tahun 2022. Berbeda dengan penetapan upah tahun-tahun sebelumnya
yang bisa dihitung oleh pekerja dan pengusaha, perkiraan penetapan UMP tahun ini tidak bisa
dihitung sendiri oleh pekerja atau pengusaha lantaran data-data variabel penetapan upah yang
dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak dipublikasikan dan disosialisasikan.

BURUH MINTA BPS RILIS DATA VARIABEL KENAIKAN UPAH

Pekerja dan pengusaha tengah menanti besaran kenaikan upah minimmu provinsi dan
kabupaten/kota (UMP/K) tahun 2022. Berbeda dengan penetapan upah tahun-tahun sebelumnya
yang bisa dihitung oleh pekerja dan pengusaha, perkiraan penetapan UMP tahun ini tidak bisa
dihitung sendiri oleh pekerja atau pengusaha lantaran data-data variabel penetapan upah yang
dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak dipublikasikan dan disosialisasikan.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan,
sejatinya BPS Provinsi sudah merilis data variabel penetapan upah dan dikirimkan ke
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Dewan Pengupahan Provinsi, hanya saja data
tersebut tak diketahui oleh publik, terutama oleh pekerja.

"Ini masalahnya, data BPS itu sebenarnya data publik, namun tidak terinformasikan. Bila
dipublikasikan, pekerja bisa menghitung sendiri kenaikan upah dan menghindari dugaan
manipulasi data," ujar Timboel kepada KONTAN, Senin (8/11).

Ia mengaku khawatir dengan ketidakterbukaan data tersebut karena beipotensi Surat Keputusan
(SK) Gubernur tentang penetapan upah di sejumlah wilayah akan digugat ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN), terutama soal tidak transparannya data variabel pentapan upah ini.

"Jadi kalau seperti ini ada kesan, pekerja pasrah terhadap data BPS," iyar dia.
Sebagai informasi, setidaknya ada lima data BPS Provinsi yang harus dipublikasikan, yakni
pertumbuhan ekonomi provinsi, inflasi provinsi, konsumsi rata-rata per kapita provinsi, rata-rata

31