Page 44 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2021
P. 44
"Pekerjaan rumah tangga itu memiliki risiko besar. Pekerja di sektor ini janganlah menanggung
risikonya sendiri, tapi serahkan kepada negara melalui program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan," ungkapnya.
Sebelumnya, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bersama JALA (Jaringan Nasional Advokasi)
PRT, Komnas Perempuan mengadakan Webinar Nasional membahas RUU PRT. Salah satu
pembahasannya adalah fokus pada perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Kegiatan ini dilakukan secara daring dan mengangkat tema "Gerakan Ibu Bangsa Untuk
Perlindungan PRT" yang dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Ketua Kowani
(Kongres Wanita Indonesia) Giwo Rubianto.
Kegiatan ini juga menghadirkan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
Zainudin sebagai salah satu narasumber. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa
pekerjaan ini butuh perhatian serius, khususnya dari pemerintah terkait jaminan sosial untuk
PRT.
Membuka kegiatan tersebut, Menaker Ida Fauziah mengatakan, kolaborasi yang dilakukan untuk
kegiatan launching program Jamsostek untuk PRT ini sangat luar biasa.
"Keberadaan PRT saat ini sangat penting dalam mendukung kegiatan rumah tangga sehari-hari,
dan yang terpenting juga dapat menyerap tenaga kerja yang sangat banyak terutama dari
kalangan wanita," terangnya.
Menurut Ida Fauziah, PRT seringkali bekerja dalam situasi yang kurang layak.
"Seperti jam kerja rata-rata lebih panjang, tidak ada hari libur, rentan mengalami diskriminasi
dan pelecehan, dan tidak ada jaminan sosial serta asuransi bagi mereka," ungkap Ida Fauziah.
Ia menekankan urgensi memiliki kontrak kerja antara pemberi kerja dengan PRT untuk
melindungi PRT dan menjamin hak-haknya. Sementara Zainudin menekankan jaminan sosial itu
penting bagi pekerja. PRT itu merupakan salah satu profesi yang perlu untuk diberikan
perlindungan jaminan sosial.
"Idealnya perlindungan jaminan sosial itu sudah dimulai sejak lahir hingga sepanjang hayatnya,"
ungkap Zainudin.
Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto menegaskan, pihaknya akan terus membangun gerakan
solidaritas kemanusiaan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan publik serta pengakuan
terkait pekerjaan kerumahtanggaan. Mengutip data BPS (Badan Pusat Statistik), pada Februari
2021 jumlah pekerja informal di Indonesia terus meningkat. Pada saat data tersebut diambil,
jumlahnya sudah mencapai 78,14 juta pekerja informal.
Data terakhir berdasarkan survei yang pernah dilakukan oleh ILO (International Labour
Organization) pada 2015 silam mengungkap bahwa di Indonesia profesi PRT dijalani oleh 4,2
juta pekerja dan 84 persen di antaranya adalah wanita. Dilihat dari angka tersebut, 4,2 juta PRT
yang ada di Indonesia sejak 2015 hampir dipastikan bertambah jumlahnya di 2021, dan kategori
ini hampir tidak terjamah oleh perlindungan jaminan sosial, baik kesehatan maupun
ketenagakerjaan.
Survei yang dilakukan di 6 kota terhadap 4296 PRT oleh JALA PRT pada 2019 yang lalu
mengungkap bahwa 89 persen PRT tidak mendapatkan jaminan kesehatan sebagai peserta PBI
(Penerima Bantuan Iuran) dan 99 persen tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh
karenanya, negara harus terlibat untuk fokus dalam pembentukan Rancangan Undang undang
(RUU) yang mampu menjamin dan memastikan hak-hak PRT.
43
