Page 70 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2021

memberatkan. Dirinya juga sudah mengirimkan surat penolakan atas pembahasan UMK yang
saat ini telah dibahas di tingkat Provinsi.
"Kami tolak hasil pembahasan itu. Nanti tanggal 10 November 2021 kami akan turun aksi di
Kantor Wali Kota. Kami minta UMK tahun 2022 naik sebesar 7 sampai 10 persen," tegasnya
melalui sambungan telepon. Lanjut, ia menjelaskan pembahasan UMK yang sudah berlangsung
ini tidak menimbulkan dampak positif bagi buruh. Katanya, selain memberatkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan para buruh juga tidak dilibatkan
dalam penentuan UMK di tiap-tiap daerah.

"Kita kirimkan surat penolakan atas pembahasan UMK tersebut mereka kan juga membatasi UMK
itu hanya pertumbuhan inflasi tidak ada ruang berdiskusi kan gitu," katanya. Wakil Walikota
Batam, Amsakar Achmad mengakui bahwa saat ini pihaknya belum mengajukan usulan besaran
angka Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2022. Meskipun hal itu telah mulai dibahas Disnaker
Provinsi.

"Sampai saat ini laporan angka usulan UMK dari Batam belum kami terima di unsur pimpinan.
Namun setahu saya hal itu telah mulai dibahas di Provinsi. Namun dari kami belum ada usulan
ke Provinsi," terangnya saat ditemui di Tanjung Sengkuang, Batuampar, Senin (8/11/2021).

Saat ini, pihaknya akan merampungkan pembahasan usulan UMK Batam 2022, berdasarkan
angka statistik yang sebelumnya telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mengenai
pertumbuhan ekonomi Batam di tahun 2021. Angka UMK yang telah dibahas di tingkat Kota,
kemudian akan diusulkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, guna melanjutkan
pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 mendatang.

"Persoalan ini kan harus dengan win-win solution. Artinya jangan sampai ada gejolak saat ini,
baik dari Serikat atau Pengusaha harus sama-sama menyetujui angka yang sebelumnya sudah
dibahas di tingkat Provinsi," terangnya.

Kontributor : Partahi Fernando W. Sirait

69