Page 73 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2021
P. 73
Judul UMP 2022 Ditetapkan sebelum 21 November
Nama Media Haluan Riau
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis nur
Tanggal 2021-11-08 18:21:00
Ukuran 115x100mmk
Warna Warna
AD Value Rp 13.800.000
News Value Rp 69.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Jonli (Kepala Disnakertrans Provinsi Riau) Karena UMP paling lambat diterbikan 21
November, maka kita targetkan sebelum tanggal itu UMP Riau sudah diteken oleh pak gubernur.
Namun indikator penetapan UMP tetap disesui-kan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).dan
indikator-indikator lainnya
neutral - Jonli (Kepala Disnakertrans Provinsi Riau) Besok tanggal 8 November kita diundang
rapat virtual dengan Ditjen Bangda Kemendagri membahas terkait UMP, karena kondisi
perekonomian tak sama antar daerah. Kalau UMK itu acuannya UMP. Sedangkan penetapan UMK
sendiri paling lambat 30 November, makanya kita targetkan sebelum 21 Novemver UMP sudah
terbit. Kemudian untuk pemberlakuan UMP sendiri terhitung mulai 1 Januari tahun 2022
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau menargekan Upah Minimum Provinsi
(UMP) Riau tahun 2022 diterbitkan sebelum 21 November 2021. Dalam penetapan UMP pihaknya
tetap mengacu kepada aturan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.
UMP 2022 DITETAPKAN SEBELUM 21 NOVEMBER
PEKANBARU (HR)-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau menargekan Upah
Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2022 diterbitkan sebelum 21 November 2021. Dalam
penetapan UMP pihaknya tetap mengacu kepada aturan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) RI.
"Karena UMP paling lambat diterbikan 21 November, maka kita targetkan sebelum tanggal itu
UMP Riau sudah diteken oleh pak gubernur. Namun indikator penetapan UMP tetap disesui-kan
dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).dan indikator-indikator lainnya," ujar Kepala
Disnakertrans Provinsi Riau, Jonli, Sabtu (6/11/2021).
DIJELASKAN Jonli, sebelum UMP ditetapka pihaknya terlebih akan mendengarkan pengarahan
dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kementerian Dalam
72
