Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JANUARI 2020
P. 53

Title          RUU 'SAPU JAGAT' DIUNDANGKAN SEBELUM LEBARAN TAHUN INI
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      15 Januari 2020
                              https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4859839/ruu-sapu-jagat -diundangkan-
               Page/URL
                              sebelum-lebaran-tahun-ini
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Jakarta  - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto
               mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law siap
               diundangkan sebelum Lebaran 2020 mendatang.

                "Mudah-mudahan dalam waktu sebelum lebaran (sudah diundangkan)," ujar
               Airlangga ditemui di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (15/1/2020).

                Menurut Airlangga, pembahasan RUU 'Sapu Jagat' ini di level internal pemerintah
               sudah rampung dikaji. Untuk itu, ia memastikan beleid tersebut dapat dibawa ke
               Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secepatnya.

                 "Omnibus Law sendiri nanti akan dirataskan (Rapat Terbatas di Istana Negara)
               siang hari ini, dan dari siang itu nanti seluruh draft-nya sudah selesai lalu akan
               dimasukkan super prioritas ke DPR RI," katanya.

                 Sebagaimana diketahui, salah satu prioritas utama yang tengah digodok dalam
               RUU omnibus law ini adalah terkait ketenagakerjaan.

                Adapun untuk RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut, pemerintahan
               tengah berupaya mengerucutkan setidaknya 74 UU terkait menjadi 11 cluster saja,
               sebagai berikut:  1. Penyederhanaan perizinan tanah  2. Persyaratan investasi  3.
               Ketenagakerjaan  4. Kemudahan dan perlindungan UMKM  5. Kemudahan berusaha
               6. Dukungan riset dan invoasi  7. Administrasi pemerintahan  8. Pengenaan sanksi
               9. Pengendalian lahan  10. Kemudahan proyek pemerintah  11. Kawasan Ekonomi
               Khusus (KEK)  Akan tetapi, Airlangga membuka kemungkinan adanya penambahan
               UU terkait lainnya untuk dikerucutkan segera dalam 11 cluster tersebut.

                "Ini terus berkembang, antara 74 sampai 79 itu berbagai sektor. Kan ada 11
               cluster, dari masing-masing cluster ada berbagai perundang-undangan yang akan
               diperbaiki," pungkasnya.

                   (zlf/zlf)










                                                       Page 52 of 110.
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58