Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JANUARI 2020

Title BNP2TKI RESMI DIREVITALISASI MENJADI BP2MI
Media Name investor.id
Pub. Date 15 Januari 2020
Page/URL https://investor.id/business/bnp2tki-resmi-direvitalisasi-menjadi-bp2m i
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah resmi merevitalisasi keberadaan Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Langkah ini ditetapkan melalui Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30
Desember 2019 silam.

Revitalisasi melalui penerbitan Perpres ini dimakasudkan untuk mengoptimalkan
pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan
pekerja migran Indonesia secara terpadu, selain untuk melaksanakan amanat
ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Perpres ini, BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan serta dipimpin
oleh seorang kepala. "Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BP2MI yang
merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (BNP2TKI)," bunyi Pasal 2 Perpres ini seperti dikutip dari laman
Sekretariat Kabinet, Selasa (14/1).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BP2MI menyelenggarakan
fungsi di antaranya pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan
pekerja migran Indonesia, pelaksanaan pelayanan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia, penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan pekerja migran
Indonesia, dan penyelenggaraan pelayanan penempatan.

Selain itu, BP2MI berfungsi melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan
sosial, pemenuhan hak pekerja migran Indonesia, pelaksanaan verifikasi dokumen
pekerja migran Indonesia, pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia atas
dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara
pemberi kerja pekerja migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di
negara tujuan penempatan, serta pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat
izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada menteri terkait.

Selain fungsi sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, BP2MI menyusun dan
menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai standar perjanjian kerja,

Page 60 of 110.