Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JANUARI 2020
P. 63
Title MENTERI AIRLANGGA TARGETKAN OMNIBUS LAW RAMPUNG SEBELUM LEBARAN
Media Name tempo.co
Pub. Date 15 Januari 2020
https://bisnis.tempo.co/read/1295460/menteri-airlangga-targetkan-omnib us-law-
Page/URL
rampung-sebelum-lebaran
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Omnibus
Law kelar pada pertengahan tahun ini. Beleid itu direncanakan bisa merevisi 74-79
Undang-undang dari berbagai sektor.
"Mudah-mudahan sebelum lebaran sudah selesai," ujar Airlangga di Hotel Raffles,
Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. Adapun Lebaran alias Idul Fitri tahun ini
diperkirakan jatuh pada 23-24 Mei 2020.
Menurut Airlangga, Omnibus Law itu bakal melingkupi 11 kluster. Di masing-masing
kluster tersebut akan ada berbagai beleid yang diperbaiki. Adapun sektornya
mencakup investasi, energi, industri, hingga perdagangan.
Beleid besar itu, ujar Airlangga, akan dirapatkan bersama Presiden Joko Widodo
pada hari ini. Dari rapat siang nanti, seluruh draftnya disebut sudah selesai dan
dilanjutkan dengan pengiriman Surat Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD
mengatakan draf Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja telah rampung.
Bahkan, menurut dia, rancangan undang-undang itu telah sampai di DPR untuk
dibahas bersama pemerintah.
"Omnibus Law yang cipta lapangan kerja sudah rampung drafnya," kata Mahfud MD
di kantornya, pada Senin, 13 Januari 2020. Mahfud menyebut saat ini pembahasan
Omnibus Law belum dilaksanakan karena DPR baru selesai reses. Namun dia
memastikan pembahasan akan segera dilakukan.
Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja mendapat banyak
penolakan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang
dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SPSI) Roy Jinto
mengatakan aturan ini hanyalah kedok pemerintah untuk merevisi Undang-Undang
Ketenagakerjaan.
Tidak hanya Undang-Undang Ketenagakerjaan, Roy juga menyebut beleid itu akan
menyentuh Undang-Undang Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, dan Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. "Bisa dilihat dari
Page 62 of 110.
