Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2019
P. 54
Title THR DIBEBANKAN KE ANGGARAN DAERAH, PEMKAB KOTABARU KESULITAN KEUANGAN, INI
KATA SEKDA
Media Name banjarmasin.tribunnews.com
Pub. Date 14 Mei 2019
Page/URL http://banjarmasin.tribunnews.com/2019/05/14/thr-dibebankan-ke-anggara n-daerah-
pemkab-kotabaru-kesulitan-keuangan-ini-kata-sekda?page=all
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Kotabaru harus siap-siap tidak mendapat Tunjangan Hari Raya
(THR).
Itu karena belum ada kejelasan mengenai pencairan gaji ke-13. Karena tahun ini
pencairannya berbeda dengan tahun sebelumnya.
Tahun ini gaji ke-13 tidak lagi ditanggung pemerintah pusat, melainkan dibebankan
ke pemerintah daerah (pemda). Artinya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD). Kabar ini tentu saja membuat pejabat Pemkab Kotabaru
terkejut.
"Baru tahun ini gaji ke-13 dibebankan ke daerah. Apalagi ini baru diperintahkan
jelang hari raya. Kan tidak mungkin," kata Sekretaris Daerah Kotabaru H Said
Akhmad, Senin (13/5).
Menurut Said, perintah tersebut sulit dilaksanakan. Soalnya untuk menganggarkan
di APBD perlu ada peraturan daerah (perda). Oleh karena membuat perda perlu
proses kemungkinan besar gaji ke-13 ASN Pemkab Kotabaru tidak bisa dicairkan
dalam bulan ini.
"APBD pun sudah diketok. Jadi kami ingatkan kepada ASN agar jangan terlalu
berharap dan bisa saja tahun ini tidak dapat bila dibebankan ke daerah," katanya.
Pemerintah pusat, menurut Said, belakangan ini sering membebani anggaran
daerah. Padahal daerah sangat berharap dari pemerintah pusat.
"Bila pun daerah membuat perda, bila tidak ada dananya juga tak bisa dibayarkan.
Intinya tahun ini ASN Kotabaru jangan terlalu berharap ada gaji ke-13, " katanya.
Pemkab Kotabaru memang sedang kesulitan keuangan. Hal itu tergambar dari Surat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019 yang ditandatangani Said. Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyatakan terjadi defisit anggaran.
Akibatnya, tidak semua program bisa dibiayai. Oleh karena itu TAPD melakukan
pengurangan sebagian kegiatan yang tercantum di APBD 2019.
Page 53 of 115.
