Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MARET 2020

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bagi perusahaan yang
melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah
masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sehingga
menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk. Dengan
mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran dan cara
pembayaran upah pekerja atau buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh.

4. Pemda Diminta Jamin Pengupahan Buruh yang Terkena Corona

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengimbau kepada semua Gubernur untuk
melaksanakan pelindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait virus corona
atau Covid-19. Dirinya juga meminta pencegahan, penyebaran dan penanganan
kasus terkait Covid -19 di lingkungan kerja.

Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020
tentang Pelindungan Pekerja/Buruh danKelangsungan Usaha Dalam Rangka
Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. SE yang ditandatangani tanggal 17
Maret 2020 ini ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

5. ODP Pun juga Digaji Penuh

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM (Disnakerkum) Kebumen mengenalkan
aturan dan tata cara perlindungan terhadap pekerja atau buruh yang menjadi OPD
(Orang Dalam Pemantauan) dan Suspek Covid-19 kepada masyarakat. Khususnya
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kebumen.

"Salah satu bunyi aturannya adalah bagi pekerja atau buruh yang menjadi Orang
Dalam Pantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter, sehingga
tak bisa masuk kerja selama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan,
maka upahnya dibayarkan secara penuh," ujar Kepala Disnakerkukm Kebumen, Siti
Kharisah MM.

Page 21 of 134.