Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MARET 2020
P. 18
"Pak Menpan-RB Senin besok (hari ini) akan mengeluarkan edaran ASN boleh
bekerja dari rumah," kata Sekretaris Kemenpan RB Dwi Wahyu Atmaji.
3. Kerja di Rumah, Pekerja Dilarang Jalan-Jalan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia (Menpan RB) Tjahjo Kumolo akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang
memperbolehkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kerja dari rumah imbas penyebaran
virus korona atau coronavirus (Covid-19).
Sekretaris Kemenpan RB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, PNS harus kerja di rumah
dan tidak diperbolehkan berpergian ke kafe meski dirinya sambil bekerja.
"Mengapa PNS yang diizinkan bekerja dari rumah harus tetap tinggal di rumah.
Tidak boleh ke cafe-cafe meskipun sambil kerja," kata Dwi Wahyu.
4. Bagaimana Gaji para Pekerja yang Work from Home?
Ketika karyawan kerja dari rumah alias work from home, kebijakan soal gaji
ternyata negotiable alias tergantung perundingan antara perusahaan dan karyawan.
"Jadi ketika terjadi work from home (WFH) maka pembayaran upah pekerja/buruh
dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (pengusaha dengan
pekerja/buruh)," kata Kepala Biro Humas Kementerian Tenaga Kerja R Soes
Hindharno.
Dia menjelaskan, hal tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor
M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha
Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan covid 19.
Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan
pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan
COVID-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja atau buruhnya
tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka
perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja dilakukan sesuai dengan
kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja.
4. Work from Home untuk Antisipasi Penyebaran Virus Corona
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kembali mengingatkan para Gubernur di
seluruh Indonesia agar melaksanakan kebijakan pencegahan penyebaran, dan
penanganan kasus terkait COVID -19 di lingkungan kerja yang berada di wilayahnya
masing-masing.
"Melalui kewenangan para Gubernur, kita minta perusahaan-perusahan melakukan
upaya pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 di
lingkungan kerja,"kata Menaker Ida.
Page 17 of 134.
