Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 NOVEMBER 2019
P. 37
Title BPJS KETENAGAKERJAAN JATIM GANDENG KEJATI KEJAR KEPATUHAN PERUSAHAAN
Media Name antaranews.com
Pub. Date 27 November 2019
https://www.antaranews.com/berita/1183280/bpjs-ketenagakerjaan-jatim-g andeng-
Page/URL
kejati-kejar-kepatuhan-perusahaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Surabaya - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Kantor
Wilayah Jawa Timur menggandeng Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mengejar
kepatuhan perusahaan terkait dengan program jaminan sosial kepada pekerja mereka.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Dodo Suharto di Surabaya,
Rabu, mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan selama 2019 telah menyerahkan 3.069
surat kuasa khusus (SKK) kepada kejaksaan negeri se-Jawa Timur dengan potensi iuran
sebesar Rp35,1 miliar.
Dodo Suharto lantas menyebutkan 1.165 SKK piutang iuran dengan potensi iuran sebesar
Rp32,1 miliar, SKK PWBD dengan potensi iuran Rp214 juta, 133 SKK PDS TK dengan
potensi iuran Rp15juta, dan 878 PRA SKK dengan potensi iuran Rp2,7 miliar.
"Setiap perusahaan wajib melindungi seluruh karyawannya dalam kepesertaan keanggotaan
BP Jamsostek," katanya menegaskan.
Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat bekerja sendirian dalam penyelenggaraan
jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur. Oleh karena itu, pihaknya bersama
Kejaksaan Tinggi Jatim beserta jajarannya mengoptimalisasi kepatuhan pemberi kerja
dalam mendaftarkan pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Monitoring kolaborasi dengan kejadi se-Jatim sampai dengan Oktober 2019, kata dia, telah
dilakukan tindak lanjut kepatuhan sebanyak 2.481 pemberi kerja belum patuh. Selain itu,
sebanyak 1.545 pemberi kerja menjadi patuh dengan realisasi iuran sebanyak Rp9,8 miliar.
Menurut dia, perusahaan yang melanggar kepatuhan terbagi ke dalam beberapa jenis
tindakan, mulai dari kelalaian dalam pembayaran iuran, mendaftarkan sebagian pekerjanya,
membayar upah di bawah UMK, dan bahkan ada yang sama sekali belum mendaftarkan.
"Sanksi yang bakal diberikan terhadap pemberi kerja bisa dipidana, sedangkan secara
administratif, bisa dicabut hak pelayanan publiknya, seperti pemberhentian operasional
hingga pencabutan izin," ujarnya.
Pewarta: Indra Setiawan Editor: D.Dj. Kliwantoro COPYRIGHT (c)2019 .
Page 36 of 56.
