Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 NOVEMBER 2019
P. 44
Lebih lanjut, Said mempertanyakan maksud gubernur yang justru memilih untuk
mengeluarkan surat edaran. Padahal, provinsi lain di Indonesia mengeluarkan SK.
Padahal, kata dia, upah merupakan nadi dalam kehidupan yang mesti ditimbang dan
diputuskan dengan matang.
"Ada apa di balik semua ini?" tanya dia.
Sebelumnya, Kadis Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Mochamad Ade Afriandi
menuturkan, surat edaran gubernur dimaksudkan mendorong terciptanya ruang
berunding di antara pekerja dan perusahaan terkait UMK. Melalui surat edaran, dia
menilai pekerja dan pengusaha berada dalam posisi yang sejajar.
Selain itu, Ade mengungkapkan, surat keputusan apabila dikeluarkan dapat
mengakibatkan banyaknya keluhan dari pengusaha karena sifatnya yang mengikat.
Pengusaha, menurut dia, juga ingin membuka ruang perundingan.
"Jadi, yang ingin kita kedepankan kembali pada prinsip pengupahan di mana ada
perundingan antara pengusaha dan buruh maupun asosiasi buruh," terang dia.
"Maka terobosan gubernur ini bukan bicara surat edarannya yang harus dipahami
bahwa isi dari surat edaran itu yang dorong posisi pengusaha pekerja buruh di
dalam posisi yang sama," lanjut dia.
Page 43 of 56.
