Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 NOVEMBER 2019
P. 47
Atas putusan itu, Apindo Kota Bekasi mengaku keberatan. Bahkan, Apindo Kota
Bekasi merencanakan akan membuat surat resmi penolakan yang ditujukan kepada
Wali Kota Bekasi dan Gubernur Jawa Barat.
Perwakilan Apindo Kota Bekasi, Nugraha, mengatakan ada beberapa hal yang
membuat pihaknya tidak menyetujui kenaikan UMK tersebut. Pertama, dia
mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi menerapkan kenaikan UMK hanya kepada
sebagian pengusaha, sedangkan pengusaha yang tidak menerapkan tidak diberi
sanksi.
Berdasarkan survei internal yang dilakukan Apindo, ia menjelaskan, dari 3.000
perusahaan di Kota Bekasi, hanya 30 persen perusahaan yang menerapkan UMK
2019 sebesar Rp 4,2 juta. Artinya, pemerintah melakukan pembiaran terhadap 70
persen perusahaan yang tak patuh menerapkan UMK 2019.
"Kami ingin ada evaluasi terlebih dahulu terkait pengusaha yang tidak patuh dengan
kenaikan UMK yang lalu," kata dia.
Alasan lainnya, ia mengatakan, kenaikan umk bekasi 2020 terlalu tinggi. Ia
mengkhawatirkan, kenaikan itu di luar kemampuan pengusaha, yang akan
mendorong perusahaan relokasi ke tempat yang jauh kompetitif.
Page 46 of 56.
