Page 278 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021
P. 278
"Kami akan menyusun standar kompetensi bagi TKBM berkoordinasi dengan stakeholder terkait,"
kata Putri dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021).
Sejalan dengan hal ini, pihaknya juga akan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan kerja bagi
TKBM termasuk upskilling dan reskilling dalam rangka mengantisipasi dampak otomatisasi di
Pelabuhan.
Sekira 3 hal yang akan menjadi konsen Kemnaker sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
pembinaan dan pengawasan Koperasi TKBM Pelabuhan.
Pertama, bimbingan sadar hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan
perlindungan tenaga kerja serta lingkungan kerja.
Kedua, bimbingan teknis terhadap upaya peningkatan produktivitas kerja, perbaikan
pengupahan, dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan
perlindungan kerja.
Ketiga, bimbingan penyelenggaraan latihan kerja untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja
serta keterampilan bongkar muat barang guna meningkatkan produktivitas.
Isu lain yang menjadi perhatian Kemnaker adalah upah, jaminan sosial, dan kesejahteraan
TKBM, serta kejelasan hubungan kerja antara TKBM dengan koperasi.
"Kami telah mengundang beberapa serikat pekerja/serikat buruh dan pengurus koperasi TKBM
perwakilan dari beberapa provinsi, yang mewakili Pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia," kata
Dirjen Putri.
277
