Page 292 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021

Ini lantaran Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) akan memperluas cakupan penerima
Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara nasional di 34 Provinsi tersebar di 514
kota/kabupaten.

Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker,
Indah Anggoro Putri, kebijakan perluasan penerima BSU ini, diputuskan lantaran adanya sisa
anggaran dan setelah melakukan koordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
dan Kementerian Keuangan untuk memperluas cakupan penerima Program BSU.

"Sisa Anggaran BSU tersebut sebesar Rp1.791.477.000.000 dan akan menyasar 1.791.477
pekerja. Anggaran yang ditetapkan dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU sebesar Rp.8,7
Triliun untuk 8.783.350 pekerja terdampak Pandemi COVID-19," kata Indah Anggoro Putri, saat
mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen
Senayan, Jakarta, Selasa 28 September 2021.

Indah Anggoro Putri menjelaskan realisasi dan progres program BSU saat ini telah tersalurkan
kepada 6.991.873 pekerja/buruh dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.9 Triliun.

“Kami juga mendapat informasi, kami harus melaporkan BSU. Alhamdulillah per hari ini
mengalami progress yang signifikan, dari target 8.783.350 pekerja," ujar ndah Anggoro Putri.

Dirjen Putri merinci sesungguhnya data calon penerima BSU yang diterima kemenaker sejumlah
8.508.527 calon penerima. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi, ditemukan
758.327 data pekerja yang duplikasi bansos atau telah menerima bantuan sosial lain. Data
tersebut dianggap tidak memenuhi syarat penerima Program BSU.

“Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari
data BSU,” tegas Dirjen Putri.

Program BSU tahun 2021, sedianya akan dirampungkan dan tersalurkan seluruhnya kepada
penerima yang memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 hingga akhir Oktober
2021 mendatang. Hal demikian sesuai arahan Ibu Menaker, Ida Fauziyah. ***

291