Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2020
P. 66
Title SOAL PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW, PEMERINTAH DIMINTA LIBATKAN BURUH
Media Name jpnn.com
Pub. Date 07 Januari 2020
https://www.jpnn.com/news/soal-pembentukan-omnimbus-law-pemerintah-dim inta-
Page/URL
libatkan-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Pimpinan Konfederasi Buruh ASEAN (ATUC) Andi Gani Nena Wea mengingatkan
pemerintah untuk segera melibatkan unsur buruh dalam pembentukan Omnibus
Law.
Gani mengaku sangat khawatir jika buruh tidak dilibatkan maka bakal beresiko
ditolak.
"Pembahasan Omnibus Law wajib melibatkan tiga unsur dalam tripartit, yakni
pemerintah, pengusaha, dan buruh," ujar Gani di Jakarta, Selasa (7/1).
Menurutnya, ada dua hal yang menjadi sorotan selain tidak dilibatkannya buruh
dalam rencana penyusunan Omnibus Law.
Pertama, yakni terkait rencana pemerintah untuk mempermudah masuknya Tenaga
Kerja Asing (TKA) di dalam Omnibus Law.
Gani menilai, pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto soal Omnibus
Law yang akan mempermudah perekrutan TKA tentu sangat tidak pantas.
"Di saat lowongan pekerjaan dan kesempatan kerja untuk rakyat Indonesia masih
minim. Angka pengangguran juga masih jutaan, sangat tak pantas ada pernyataan
tersebut," sesalnya.
Pria yang juga menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) ini mencontohkan, di beberapa negara ASEAN jika investor ingin
memperkerjakan TKA harus memiliki rasio 5 berbanding 1.
Artinya, tenaga kerja lokal lima orang sementara TKA satu orang. Itu pun sangat
ketat pengaturannya untuk menjaga kesempatan bekerja bagi tenaga kerja lokal.
Page 65 of 74.
