Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2020
P. 70
Mengenai pengupahan, Ilhamsyah melihat arahnya yakni perubahan mekanisme
perhitungan menjadi per jam. Menurutnya ini menjauhkan buruh dari kepastian
kerja. Perhitungan upah per jam tidak tepat mengingat jaring pengaman sosial di
Indonesia masih lemah. Upah minimum merupakan mekanisme yang tepat
digunakan Indonesia untuk saat ini.
Dia menilai kebijakan omnibus law di bidang ketenagakerjaan intinya membuat
pasar kerja fleksibel dan melemahkan daya tawar buruh sehingga tidak bisa
berserikat. Kebijakan itu nanti akan memudahkan buruh untuk terkena PHK atau
dikurangi jam kerjanya.
Ilhamsyah mencatat pemerintah berulang kali memberikan berbagai bentuk insentif
bagi pengusaha. Tapi hal serupa tidak dilakukan untuk kalangan buruh. Buruh
seolah menjadi tumbal untuk menggenjot ekonomi. Karena itu, KPBI menuntut
pemerintah membatalkan pasal ketenagakerjaan dalam omnibus law dan RUU Cipta
Lapangan Kerja.
Page 69 of 74.
