Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2020
P. 69
Ketiga, fleksibilitas pasar kerja dan perluasan outsourcing. Menurut Iqbal, omnibus
law akan memperkenalkan istilah baru yaitu fleksibilitas pasar kerja. Dia
menerangkan fleksibilitas pasar kerja berarti tidak ada kepastian kerja dan
pengangkatan status menjadi karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tidak
tertentu (PKWTT).
Selaras dengan itu, jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing akan diperluas, tidak
lagi 5 jenis pekerjaan seperti yang berlaku saat ini. "Masa depan buruh makin tidak
jelas. Sudah hubungan kerjanya fleksibel yang artinya mudah kena PHK, tidak ada
lagi jaring pengaman upah minimum, dan pesangon dihapus," tegasnya.
Keempat, Iqbal menilai omnibus law akan membuka ruang besar tenaga kerja asing
(TKA) tidak berketerampilan (unskill) untuk masuk dan bekerja di Indonesia.
Padahal, UU Ketenagakerjaan mengatur jabatan yang boleh ditempati TKA yakni
yang membutuhkan keterampilan tertentu yang belum dimiliki pekerja lokal. Jangka
waktunya pun dibatasi maksimal 5 tahun dan harus didampingi pekerja lokal untuk
transfer of knowledge.
"Dalam omnibus law ada wacana semua syarat itu dihapus, sehingga TKA bebas
masuk Indonesia," lanjutnya.
Kelima, omnibus law potensi mengancam jaminan sosial yakni jaminan hari tua dan
jaminan pensiun. Sistem kerja fleksibel membuat pekerja tidak bisa mendapat
jaminan hari tua dan jaminan pensiun karena tidak ada kepastian pekerjaan. Sistem
kerja fleksibel akan membuat buruh berpindah pekerjaan setiap tahun dengan upah
beberapa jam dalam satu hari yang besarannya di bawah upah minimum.
Keenam, omnibus law dikhawatirkan bakal menghilangkan sanksi pidana bagi
pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak buruh. "Dampaknya, akan banyak hak
buruh yang tidak dipenuhi pengusaha karena tidak ada efek jera," katanya.
Sebelumnya, Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah
mengatakan organisasinya menolak pasal-pasal ketenagakerjaan dalam RUU Cipta
Lapangan Kerja. Menurutnya RUU ini akan meningkatkan PHK massal dan makin
menurunkan kesejahteraan masyarakat.
Dia melihat proses pembahasan omnibus law mengarah pada penghapusan atau
penurunan besaran pesangon, pengupahan dan menyerahkan sistem
ketenagakerjaan pada mekanisme bipartit yakni perundingan pengusaha dan buruh
di tempat kerja. Ilhamsyah yakin perubahan yang akan dilakukan terhadap
ketentuan pesangon itu bakal menciptakan banyak PHK massal.
Buruh yang menganggur akibat PHK massal ini tak lantas mendapatkan pekerjaan
sehingga menjadi beban ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan negara. "Alih-alih
cipta lapangan kerja, pengesahan omnibus law akan menciptakan gelombang PHK,"
katanya.
Page 68 of 74.
