Page 127 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 127
Hal itu disampaikan dalam peluncuran Policy Brief tentang Perbaikan Tata Kelola Perlindungan
ABK Indonesia di Kapal Asing, Kamis (18/6/2020).
Ida memaparkan, persoalan selama ini terjadi dimulai dari proses pemberian izin bagi
perusahaan yang akan menempatkan awak kapal, proses rekrutmen dan pendataan, proses
pelatihan dan sertifikasi, proses pelatihan calon awak kapal, dan juga proses pengawasannya.
Oleh sebab itu, Kemnaker akan mengevaluasi tahapan-tahapan tersebut.
"Tahapan-tahapan tersebut mutlak kita lakukan evaluasi dan langkah-langkah pembenahan
agar dampak masalah yang ditimbulkan nantinya pada saat mereka bekerja di atas kapal dapat
diminimalisir secaran signifikan," ungkap ida.
Ida menuturkan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (PPMI) secara jelas menyatakan bahwa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja
di kapal berbendera asing merupakan bagian dari PMI. Pelindungan PMI mencakup pelindungan
sebelum, selama, dan setelah bekerja.
"PMI juga dilindungi dari segi hukum, sosial, dan ekonomi," kata dia.
UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru tersebut, lanjut Ida, telah merumuskan
dan melindungi hak dan kewajiban PMI beserta keluarganya. Namun, ia mengakui bahwa dalam
kenyataannya, masih terjadi kekerasan dan perbudakan modern di laut serta masih banyak hak-
hak PMI beserta keluarga yang dilanggar.
Ida berpendapat, pendayagunaan potensi laut nasional beserta isi yang terkandung di dalamnya
dapat dilakukan demi mewujudkan tata kelola penempatan awak kapal migran yang lebih baik.
"Sehingga kedepannya para nelayan atau pun awak kapal perikanan kita tidak lagi hanya
bekerja di kapal asing tapi juga kapal Indonesia yang baik," kata Ida.
(ega/ega) kemnaker abk.
Judul Menaker: Pemerintah Terus Berupaya Benahi Pelindungan ABK
Indonesia
Nama Media sindonews.com
