Page 135 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 135
Judul KPK Rekomendasikan Kartu Prakerja Dialihkan ke Kemnaker dan
Libatkan BNSP
Nama Media sindonews.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/74280/13/kpk-rekomendasikan-
kartu-prakerja-dialihkan-ke-kemnaker-dan-libatkan-bnsp-1592489181
Jurnalis Sabir Laluhu
Tanggal 2020-06-18 21:11:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
neutral - Pahala Nainggolan (Deputi Bidang Pencegahan KPK) Rekomendasi untuk pengembalian
implementasi program kartu prakerja ke Kemnaker sudah dibahas juga di rapat dengan
Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait lainnya pada 28 Mei 2020.
Rekomendasi ini belum dijalankan. Karena di rapat 28 Mei disebutkan kalau perpindahan
sebelumnya dari Kemnaker ke Kemenko Perekonomian itu arahan Presiden
Ringkasan
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar pemerintah
menyerahkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja
(Kemnaker) serta melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
KPK REKOMENDASIKAN KARTU PRAKERJA DIALIHKAN KE KEMNAKER DAN
LIBATKAN BNSP
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar pemerintah
menyerahkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja
(Kemnaker) serta melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan, KPK telah menyurati Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai surat tertanggal 2 Juni 2020
yang ditandatangani Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri. Surat berperihal "Kajian
KPK terhadap Program Kartu Prakerja" dilampirkan dengan dua berkas (dokumen). Surat ini
ditembuskan juga ke Presiden Joko Widodo.
Di dalam surat, tutur dia, secara singkat dituangkan hasil kajian KPK dan permasalahan-
permasalahan yang ditemukan KPK pada 2020 atas Program Kartu Prakerja sebagai bagian dari
program perlindungan sosial penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).
