Page 136 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 136
( Pahala membeberkan, dua berkas yang dilampirkan yakni ringkasan eksekutif kajian Program
Kartu Prakerja dan bahan paparan kajian. Dia mengungkapkan, di dalam bahan paparan
memang KPK menuangkan satu rekomendasi selain tujuh rekomendasi yang disampaikan Wakil
Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis
(17/6/2020) sore.
Satu rekomendasi lain itu yakni pengembalian implementasi program ke kementerian yang
relevan yaitu Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengingat infrastruktur yang sudah
tersedia di Kemnaker. "Rekomendasi untuk pengembalian implementasi program kartu prakerja
ke Kemnaker sudah dibahas juga di rapat dengan Kemenko Perekonomian dan pemangku
kepentingan terkait lainnya pada 28 Mei 2020. Rekomendasi ini belum dijalankan. Karena di
rapat 28 Mei disebutkan kalau perpindahan sebelumnya dari Kemnaker ke Kemenko
Perekonomian itu arahan Presiden," tegas Pahala.
( Pahala melanjutkan, sebenarnya di dalam isi surat yang dikirimkan KPK ke Menko Bidang
Perekonomian tercantum ada delapan rekomendasi KPK untuk perbaikan pelaksanan Program
Kartu Prakerja. Rekomendasi poin delapan dalam surat itu yakni yakni pelibatan Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam standardisasi materi pelatihan dan sertifikasi pelaksanaan
program.
( Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi
Kerja melalui Program Kartu Prakerja, penyelenggaraan program kartu prakerja kerja ditangani
Komite Cipta Kerja. Komite terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua
dengan didampingi Wakil Ketua yakni Kepala Staf Kepresidenan. Anggota Komite terdiri atas
Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri
Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri. Sekretaris
Komite dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Dalam penyelenggaraan program Kartu prakerja, Komite dibantu oleh Tim Pelaksana dan
Manajemen Pelaksana. Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pelaksanaan kerja sama
Manajemen Pelaksana dengan platform digital diatur dengan peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian.
(cip).
