Page 21 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

Marwata memaparkan bahwa mayoritas atau 9,4 juta pendaftar Kartu Prakerja justru berasal
dari 'orang yang tidak menjadi target pemerintah. Menurut dia, hanya ada 143 ribu jiwa dari
1,7 juta warga korban PHK yang memanfaatkan Kartu Prakerja.

Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nainggolan, menyatakan KPK juga
mendapati penggunaan fitur face recognition atau pengenalan peserta yang tidak efisien,
padahal menelan anggaran Rp 30,8 miliar. "Kalau NIK (nomor induk kependudukan) benar, kan
langsung keluar semua datanya," ucap Pahala.
Masalah kedua, KPK menemukan kemitraan pemerintah dengan delapan platform digital tidak
melalui mekanisme pengadaan' barang dan jasa sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini
berimplikasi dengan dugaan adanya konflik kepentingan di lima dari delapan platform yang ikut
dalam program Kartu Prakerja. KPK merinci bahwa 250 jenis pelatihan dari total 1.895 pelatihan
yang tersedia memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.

Masalah ketiga berkaitan dengan kurasi materi pelatihan yang tidak dilakukan sesuai dengan
kompetensi yang memadai. KPK juga menemukan 89 persen dari materi pelatihan ternyata
sudah tersedia di jejaring Internet dan tidak berbayar. Padahal peserta yang mengikuti Kartu
Prakerja harus membayar melalui subsidi pemerintah.

Persoalan keempat, pelaksanaan program pelatihan berpotensi fiktif dan tidak efektif, bahkan
berpotensi merugikan keuangan negara. Karena alasan itu, KPK telah mengirim tujuh
rekomendasi kepada pemerintah agar melakukan pembenahan terhadap program Kartu Prakei-
ja.

Satu di antaranya pemerintah disarankan menghapus program fitur face recognition yang
dianggap berlebihan, anditarahma
Caption:

Wakil Ketua KPK Alexander Marwarta (kanan) dan juru bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi
Maryati, menyampaikan hasil kajian program Kartu Prakerja, di gedung Komisi Pemberantasan
Korupsi, Jakarta, kemarin.