Page 24 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

Menurut Alexander. 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik lembaga
penyedia pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.

Program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres 36/2020 yang menjadi
program semi-bantuan sosial dalam masa pandeml. Program tersebut memakan anggaran Rp
20 triliun dengan target peserta 5,6 juta orang.

Komposisi nilai total insentif pasca-pelatihan Rp 2.400.000 per orang dan insentif survei Rp
150.000 per orang. Sedangkan nilai bantuan pelatihan Rpl.000.000 per orang.

Selain berpotensi konflik kepentingan, ujar Alexander, KPK mencatat permasalahan Kartu
Prakeija terletak pada metode pelaksanaan secara daring. Menurut KPK, metode tersebut besar
kemungkinan dapat fiktif atau tidak efektif sehingga merugikan keuangan negara.

Karena metode pembelajaran hanya satu arah, menurut Alexander. peserta mendapat insentif
meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan. Akibatnya, kata dia, negara tetap membayar
pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta.

KPK juga menyatakan lembaga pelatihan menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum
menyelesaikan semua paket pelatihan yang dipilih. Materi pelatihan pun dianggap tidak
memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat secara materi dan penyampaian daring, ujar
Alexander. hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan.

Permasalahan lain, kata Alexander. terjadi pada proses pendaftaran. KPK merujuk pada data
Kemenaker dan BP J S Ketenagakerjaan yang mengkompilasi data pe-keija terdampak
pemutuhan hubungan kerja (PHK) dan dipadankan NIK-nya berjumlah l,7jutapekeija. Menurut
KPK, hanya sebagian kecil dari jutaan pekerja tersebut yang mendaftar secara daring, yaitu
hanya 143 ribu. Alexander mengatakan sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga
gelombang sebanyak 9,4 juta pendaftar bukan target yang disasar oleh program ini.

"Kemudian penggunaan fitur/ace recognttlon untuk kepentingan pengenalan peserta dengan
anggaran Rp 30,8 miliar tidak efisien. Penggunaan NIK dan keanggotaan BP Jamsostek
memadai," ujarnya.

Berdasarkan temuan di atas, KPK merekomendasikan langkah perbaikan teknis pelaksanaan
program Kartu Prakeija. Di antaranya. peserta yang disasar pada pekerja terdampak dan tidak
perlu mendaftar daring, tapi langsung dihubungi manajemen pelaksana sebagal peserta
program.

KPK Juga menyarankan agar komite meminta pendapat hukum ke Kejaksaan Agung tentang
kerja sama dengan delapan platform digital. "Platform digital tidak boleh memiliki konflik
kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan. Dengan demikian 250 pelatihan yang
terindikasi harus dihentikan penyediaannya," kata Alexander.

Rekomendasi lain, kata Alexander, adalah materi pelatihan yang teridentifikasi gratis melalui
jejaring internet harus dikeluarkan dari daftar pelatihan. "Hasil kajian dan rekomendasi ini telah
kami paparkan kepada Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait lain dalam
rapat pada tanggal 28 Mei 2020." katanya.

Program Prakeija yang bermitra dengan startup untuk mengatasi dampak Covid-19 diluncurkan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 20 Maret. Selain diperuntukkan bagi para pencari
keija, para pekeija yang merupakan korban PHK akibat wabah virus korona.

Sekitar 5,6 juta warga akan menerima manfaat Kartu Prakerja. Lewat program ini, pemerintah
menganggarkan Rp 20 triliun dengan perincian biaya pelatihan Rp 5,6 triliun: dana Insentif