Page 284 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 284

Judul               Data 20 Juta Penerima Bansos Tak Sinkron
                 Nama Media          Radar Bogor

                 Newstrend           Bansos Sembako Presiden
                 Halaman/URL         Pg1&6
                 Jurnalis            BYU
                 Tanggal             2020-06-18 09:07:00
                 Ukuran              290x306mmk
                 Warna               Halaman Hitam/Putih
                 AD Value            Rp 91.350.000
                 News Value          Rp 913.500.000
                 Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                 Layanan             Korpo
                 Sentimen            positive



              Narasumber

              positive - Juliari Batubara (Menteri Sosial) Sebagian besar dari sisa target penerima manfaat ini
              berada di wilayah-wilayah yang memang remote atau tidak mudah terjangkau


              neutral - Juliari Batubara (Menteri Sosial) Untuk Juli sampai Desember menjadi 1,3 juta keluarga
              dan akan dikelola seluruhnya oleh Kemensos

              neutral  -  Juliari  Batubara  (Menteri  Sosial)  Nanti  bisa  dirapel  tambah  politikus  PDIP  itu.  .
              Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir
              Effendy menyatakan ada 20 juta data kependudukan yang tak sinkron dengan data penerima
              bantuan sosial yang terdata dalam DTKS

              positive - Uto Kamavian (Mendagri) terang Menteri Desa PDT Abdul Halim Iskandar. Bila ada
              yang tidak mendapatkan bansos tunai, PKH, atau BPNT, baru di-cover oleh BLT dana desa. .
              Berbeda  dengan  bansos  lainnya,  BLT  desa  hanya  akan  mendapatkan  perpanjangan  sampai
              September. Nilainya separuh dari penyaluran saat ini. Sehingga, KPM hanya akan menerima
              Rp300 ribu per bulan antara Juli-September. . Sementara itu, pemerintah memastikan pemda
              masih  punya  anggaran  untuk  dialokasikan  pada  sektor  jaring  pengaman  sosial  Covid-19.
              Triliunan dana APBD siap dikucurkan untuk menjamin daya beli masyarakat tetap terjaga. Di
              sisi lain, pemerintah pusat masih terus melengkapi kuota penerima bansos Covid-19 sampai 100
              persen.  .  Berdasarkan  data  Kementerian  Dalam  Negeri,  secara  keseluruhan,  pemda  telah
              mengalokasikan anggaran APBD dengan total nilai Rp72,63 triliun. Anggaran tersebut terbagi
              untuk tiga hal. Anggaran kesehatan senilai Rp28,71 triliun (39,52 persen), jaring pengaman
              sosial Rp27,84 triliun (38,3 persen), dan menahan dampak ekonomi senilai Rp 16,08 triliun (22,2
              persen). . Di luar itu, daerah masih punya cadangan berupa anggaran tidak terduga senilai Rp23
              triliun. 'Ini cadangan daerah-daerah dalam rangka menghadapi tiga hal itu ke depan
              positive - Ida Fauziyah (presiden) Jadi kami mengerti sekali bagaimana temen-temen serikat
              pekerja, serikat buruh yang di dalamnya temen-temen buruh menghadapi pandemi ini

              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi kami mengerti sekali bagaimana temen-temen serikat
              pekerja, serikat buruh yang di dalamnya temen-temen buruh menghadapi pandemi ini
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289