Page 286 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

Dia mengatakan, data ini akan menjadi sasaran untuk penyempurnaan data yang masuk DTKS
sesuai dengan data kependudukan. Pihaknya juga bakal merapikan data yang berstatus
inclusion error dan exclusion error, yakni orang miskin yang belum masuk dalam data penerima
bantuan. Maupun kondisi sebaliknya, orang yang tidak miskin namun selama ini masuk dalam
DTKS. "Bisa terjadi akibat perubahan status sosialnya. Nanti akan kami keluarkan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Desa menyalurkan BLT dana desa kepada 6,88 juta KPM. Cukup
jauh dari simulasi awal sebanyak 12,347 juta KPM. "Karena memang kebanyakan BLT dana desa
digunakan sebagai pengisi rongga kosong," terang Menteri Desa PDT Abdul Halim Iskandar. Bila
ada yang tidak mendapatkan bansos tunai, PKH, atau BPNT, baru di-cover oleh BLT dana desa.

Berbeda dengan bansos lainnya, BLT desa hanya akan mendapatkan perpanjangan sampai
September. Nilainya separuh dari penyaluran saat ini. Sehingga, KPM hanya akan menerima
Rp300 ribu per bulan antara Juli-September.

Sementara itu, pemerintah memastikan pemda masih punya anggaran untuk dialokasikan pada
sektor jaring pengaman sosial Covid-19. Triliunan dana APBD siap dikucurkan untuk menjamin
daya beli masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, pemerintah pusat masih terus melengkapi kuota
penerima bansos Covid-19 sampai 100 persen.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, secara keseluruhan, pemda telah mengalokasikan
anggaran APBD dengan total nilai Rp72,63 triliun. Anggaran tersebut terbagi untuk tiga hal.
Anggaran kesehatan senilai Rp28,71 triliun (39,52 persen), jaring pengaman sosial Rp27,84
triliun (38,3 persen), dan menahan dampak ekonomi senilai Rp 16,08 triliun (22,2 persen).

Di luar itu, daerah masih punya cadangan berupa anggaran tidak terduga senilai Rp23 triliun.
'Ini cadangan daerah-daerah dalam rangka menghadapi tiga hal itu ke depan," terang Mendagri
Uto Kamavian.

Terpisah, selain masyarakat miskin, bansos presiden akhirnya juga dialihkan ke pekerja/ buruh
yang terkena PHK dan dirumahkan di wilayah Jabodetabek. Setidaknya, sekitar 223.213 paket
bansos presiden bakal diberikan kepada pekerja/buruh di seputar Jabodetabek.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, penyerahan bansos ini
merupakan wujud perhatian pemerintah kepada pekerja/ buruh yang ter-PHK dan dim-mahkan.
Pihaknya berkomitmen untuk memberikan perhatian besar pada pemenuhan kebutuhan pokok
dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Diakuinya, sektor pekerja/ buruh jadi salah satu yang paling terdampak. Berdasarkan data
Kemenaker per 27 Mei 2020, sektor formal pekerja/buruh yang dirumahkan dan di-PHK masing-
masing sebanyak 1.058.284 orang dan 380.221 orang. Kondisi yang sama juga terjadi di sektor
informal. Sekitar 318.595 orang yang terpaksa kehilangan pekerjaan karena pandemi ini.

Tak hanya pekerja dalam negeri, 100 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) terpaksa tak
diperpanjang kontrak kerjanya. Jumlah tersebut disebutnya akan terus bertambah sampai
Agustus 2020. Sementara, calon PMI yang pemberangkatannya ditunda mencapai 30 ribu orang.

"Jadi kami mengerti sekali bagaimana temen-temen serikat pekerja, serikat buruh yang di
dalamnya temen-temen buruh menghadapi pandemi ini," ujarnya saat melakukan penyerahan
bansos presiden secara simbolik pada serikat pekerja kemarin.
Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan dalam menanggulangi dampak pandemi ini. Salah
satunya, melalui program Kartu Prakerja yang dilaksanakan Kemenaker. Program tersebut
desainnya tidak hanya untuk peningkatan kompetensi tetapi juga disisipkan social safety net.
(byu/mia)