Page 53 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 53
Judul KPK Minta Kartu Prakerja Dihentikan
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL Pg12
Jurnalis ONI
Tanggal 2020-06-19 04:21:00
Ukuran 205x187mmk
Warna Halaman Hitam/Putih
AD Value Rp 89.175.000
News Value Rp 267.525.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Penggunaan NIK dan keanggotaan
BPJAMSOSTEK sudah memadai
positive - Panji Winanteya Ruky (Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan
Ekosistem PMO Kartu Prakerja) Salah satunya adalah dengan meninjau kembali payung hukum
yangada. Seperti di pendaftaran dan kepesertaan
Ringkasan
Program kartu prakerja benar-benar merembet ke ranah hukum. Kemarin KPK meminta program
tersebut dihentikan sementara. Pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan gelombang 1
hingga III yang telanjur bergulir.
Hal itu merujuk hasil kajian KPK yang dilakukan selama tiga pekan. Wakil Ketua KPK
AlexanderMar-watamengatakan, pihaknya mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam empat
aspek terkait pelaksanaan prakerja. Empat aspek yang dimaksud adalah proses pendaftaran,
kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.
KPK MINTA KARTU PRAKERJA DIHENTIKAN
Program kartu prakerja benar-benar merembet ke ranah hukum. Kemarin KPK meminta program
tersebut dihentikan sementara. Pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan gelombang 1
hingga III yang telanjur bergulir.
Hal itu merujuk hasil kajian KPK yang dilakukan selama tiga pekan. Wakil Ketua KPK
AlexanderMar-watamengatakan, pihaknya mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam empat
aspek terkait pelaksanaan prakerja. Empat aspek yang dimaksud adalah proses pendaftaran,
kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.
Terkait proses pendaftaran, Alex menyebutkan, sejatinya ada 1,7 juta pekerja yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK). Data itu berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan
